Panduan Mudah Contoh Surat Rekomendasi Cerai untuk PNS

Daftar Isi

Perceraian adalah momen yang sulit bagi siapa pun, termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Proses ini bisa jadi sedikit lebih kompleks karena adanya aturan khusus yang mengatur kehidupan pribadi PNS, termasuk dalam urusan perkawinan dan perceraian. Salah satu tahapan krusial yang seringkali menjadi pertanyaan adalah mengenai surat rekomendasi cerai pns. Apa itu, mengapa diperlukan, dan bagaimana prosesnya? Yuk, kita bedah tuntas.

Image just for illustration

Mengapa PNS Membutuhkan Surat Rekomendasi untuk Bercerai?¶

Aturan mengenai perkawinan dan perceraian PNS diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Regulasi ini secara eksplisit mewajibkan seorang PNS yang akan melakukan perceraian untuk memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Tujuannya bukan untuk menghambat atau mempersulit, tetapi lebih kepada upaya pembinaan dan penegakan disiplin. Pemerintah ingin memastikan bahwa proses perceraian tidak mengganggu kinerja PNS dan citra korps abdi negara. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan melindungi hak-hak, terutama hak-hak istri dan anak, serta memastikan kewajiban nafkah tetap dipenuhi.

Pada dasarnya, PNS yang ingin bercerai diwajibkan mengajukan permohonan izin atau pemberitahuan tertulis. Bagi PNS pria yang hendak menceraikan istrinya, wajib mengajukan izin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang. Sementara bagi PNS wanita yang digugat cerai oleh suaminya, hanya perlu menyampaikan pemberitahuan adanya gugatan cerai tersebut. Nah, dalam praktiknya, surat rekomendasi ini seringkali menjadi bagian dari proses perizinan atau pemberitahuan tersebut, dikeluarkan oleh atasan langsung atau pejabat di unit kerja yang memiliki kewenangan.

Proses Mendapatkan Rekomendasi: Langkah Demi Langkah¶

Mendapatkan surat rekomendasi cerai bukanlah proses instan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang PNS. Proses ini dimulai dari tingkat unit kerja terkecil hingga bisa jadi melibatkan pejabat yang lebih tinggi, tergantung struktur organisasi dan pendelegasian kewenangan.

Pertama-tama, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin (bagi suami) atau pemberitahuan (bagi istri) secara tertulis kepada atasan langsung. Permohonan ini biasanya dilengkapi dengan alasan yang jelas mengapa perceraian harus terjadi. Alasan-alasan perceraian bagi PNS juga diatur dalam PP 10/1983 jo. PP 45/1990, yang pada intinya sejalan dengan alasan-alasan perceraian menurut undang-undang perkawinan. Contohnya, salah satu pihak berzina, meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan sah, mendapat hukuman penjara, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, cacat badan/penyakit yang sulit disembuhkan, atau adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan.

Setelah permohonan diterima atasan langsung, biasanya akan dilakukan upaya mediasi atau nasihat perkawinan internal. Atasan atau tim yang ditunjuk akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak suami istri PNS tersebut. Upaya mediasi ini penting dan wajib dilakukan. Jika mediasi tidak berhasil, atasan langsung kemudian akan meneruskan permohonan tersebut ke pejabat yang lebih tinggi yang berwenang memberikan rekomendasi atau pertimbangan. Pejabat inilah yang nantinya akan mengeluarkan surat rekomendasi atau pertimbangan tertulis yang menjadi dasar bagi PPK untuk menerbitkan izin atau mencatat pemberitahuan.

Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi ini bisa bervariasi tergantung instansi dan eseloneringnya. Bisa jadi kepala biro kepegawaian, kepala dinas, atau pejabat lain yang telah diberi delegasi wewenang oleh PPK. Pejabat ini akan meneliti permohonan, mendengarkan penjelasan dari PNS yang bersangkutan, dan bisa juga memanggil pasangan atau pihak terkait lainnya jika diperlukan. Hasil dari penelitian ini kemudian dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi atau pertimbangan yang disampaikan kepada PPK.

Dokumen yang Perlu Disiapkan¶

Untuk mengajukan permohonan izin atau pemberitahuan cerai yang akan diproses untuk mendapatkan rekomendasi, ada beberapa dokumen yang biasanya diminta. Kelengkapan dokumen ini penting agar proses administrasi berjalan lancar. Dokumen-dokumen yang umum diminta antara lain:

1. Surat Permohonan Izin/Pemberitahuan Cerai: Ditujukan kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang, berisi maksud dan tujuan, serta alasan mengajukan cerai.
2. Fotokopi Surat Nikah: Sebagai bukti sah perkawinan.
3. Fotokopi SK Pengangkatan PNS: Untuk membuktikan status kepegawaian.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP): Milik PNS dan pasangan.
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK): Untuk melihat susunan keluarga.
6. Surat Pernyataan/Kronologi: Penjelasan detail mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan.
7. Dokumen Pendukung Lainnya: Tergantung alasan perceraian. Misalnya, laporan polisi jika ada KDRT, surat keterangan dokter jika terkait penyakit, atau bukti-bukti lain yang relevan.
8. Hasil Upaya Mediasi: Laporan singkat mengenai upaya mediasi yang telah dilakukan di tingkat unit kerja dan hasilnya (berhasil atau tidak).

Kelengkapan dokumen ini akan mempermudah pejabat yang berwenang dalam melakukan verifikasi dan kajian sebelum mengeluarkan surat rekomendasi.

Contoh Struktur Surat Rekomendasi Cerai PNS (Konseptual)¶

Perlu diingat, ini adalah contoh struktur konseptual atau kerangka umum dari surat rekomendasi cerai. Isi dan format pastinya bisa sedikit berbeda antara satu instansi dengan instansi lain, tergantung kebijakan internal dan format baku persuratan yang berlaku. Namun, elemen-elemen penting berikut umumnya ada:

Kop Surat Instansi
(Nama Instansi, Alamat Lengkap, Logo)

SURAT REKOMENDASI
Nomor: [Nomor Surat]

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap: [Nama Pejabat yang Berwenang]
NIP: [Nomor Induk Pegawai Pejabat]
Jabatan: [Jabatan Resmi Pejabat yang Berwenang]
Unit Kerja: [Unit Kerja Pejabat]

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:
Nama Lengkap: [Nama PNS yang Mengajukan/Digugat]
NIP: [Nomor Induk Pegawai PNS]
Pangkat/Golongan: [Pangkat dan Golongan PNS]
Jabatan: [Jabatan PNS]
Unit Kerja: [Unit Kerja PNS]

Sehubungan dengan permohonan izin/pemberitahuan perceraian yang diajukan oleh PNS tersebut di atas (atau gugatan cerai yang diajukan terhadap PNS tersebut di atas) berdasarkan surat Nomor [Nomor Surat Permohonan/Pemberitahuan] tanggal [Tanggal Surat Permohonan/Pemberitahuan], dengan alasan:
[Sebutkan secara singkat alasan perceraian sesuai permohonan PNS, misalnya: “Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit didamaikan”]

Setelah menimbang permohonan/pemberitahuan tersebut, memperhatikan hasil upaya mediasi yang telah dilakukan pada tingkat unit kerja [Sebutkan Unit Kerja Mediasi], serta meneliti dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan, bersama ini kami memberikan rekomendasi/pertimbangan sebagai berikut:

[Bagian ini adalah inti dari rekomendasi, bisa berupa]:

Opsi 1 (Rekomendasi Diizinkan):
“Berdasarkan kajian dan pertimbangan, kami merekomendasikan agar permohonan izin/pemberitahuan perceraian atas nama Sdr/Sdri. [Nama PNS] untuk dapat DISETUJUI/dicatat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, mengingat upaya mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan alasan perceraian yang diajukan telah memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Opsi 2 (Rekomendasi Tidak Diizinkan):
“Berdasarkan kajian dan pertimbangan, kami merekomendasikan agar permohonan izin/pemberitahuan perceraian atas nama Sdr/Sdri. [Nama PNS] untuk TIDAK DISETUJUI/dicatat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dengan alasan: [Sebutkan alasan penolakan secara jelas dan mendasar, misalnya: “Alasan perceraian yang diajukan dinilai belum cukup kuat/belum memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan”, atau “Diduga akan mengganggu kinerja PNS yang bersangkutan”, atau “Upaya mediasi belum dilakukan secara maksimal”, atau alasan lainnya yang relevan dan didasarkan pada peraturan”].”

Rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam memutuskan permohonan izin/pemberitahuan perceraian dimaksud.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : [Kota]
Pada Tanggal : [Tanggal Surat]

[Nama Pejabat yang Berwenang]
[Tanda Tangan dan Stempel Resmi]
[NIP Pejabat]

Image just for illustration

Penting untuk dipahami bahwa surat rekomendasi ini sifatnya adalah pertimbangan atau usulan dari pejabat teknis atau atasan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Keputusan akhir mengenai pemberian izin cerai ada pada PPK atau pejabat lain yang diberi wewenang definitif oleh PPK.

Implikasi Rekomendasi: Diizinkan atau Tidak Diizinkan?¶

Surat rekomendasi ini memiliki dampak signifikan terhadap proses selanjutnya.

Jika rekomendasi menyatakan DISETUJUI atau untuk dicatat (bagi istri), ini berarti pejabat yang berwenang di lingkungan kerja PNS tidak melihat ada hambatan administrasi atau kedisiplinan yang kuat untuk proses perceraian dilanjutkan. Rekomendasi ini kemudian diteruskan kepada PPK. Jika PPK setuju, maka PPK akan mengeluarkan Surat Izin Cerai (bagi suami) atau Surat Keterangan (bagi istri) yang menyatakan bahwa perceraian diizinkan atau telah diberitahukan. Surat izin/keterangan inilah yang menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dilampirkan saat mendaftar gugatan atau permohonan cerai di Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim). Tanpa surat izin/keterangan dari PPK ini, pengadilan tidak akan menerima pendaftaran gugatan atau permohonan cerai dari PNS.

Namun, bagaimana jika rekomendasi menyatakan TIDAK DISETUJUI? Ini berarti pejabat yang berwenang menilai ada alasan kuat secara administratif atau kedisiplinan mengapa perceraian sebaiknya tidak terjadi atau permohonan izin tidak dikabulkan. Alasan penolakan harus jelas dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Jika rekomendasi ini disetujui oleh PPK, maka PPK akan mengeluarkan Surat Penolakan Izin Cerai. Dalam hal ini, PNS yang bersangkutan secara administrasi kepegawaian tidak diizinkan untuk melakukan perceraian.

Jika seorang PNS tetap ngotot ingin bercerai meskipun izin ditolak oleh PPK, PNS tersebut berisiko menghadapi sanksi disiplin berat, mulai dari penurunan pangkat hingga pemberhentian dengan tidak hormat, sesuai dengan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur perizinan ini sangat penting.

Namun, perlu dicatat, keputusan penolakan izin secara administrasi kepegawaian bukanlah putusan pengadilan. Pengadilan memiliki kewenangan sendiri untuk memutus perkara perceraian berdasarkan hukum materiil (alasan perceraian) dan formil (prosedur hukum acara) yang berlaku di pengadilan. Meskipun demikian, tanpa surat izin/keterangan dari PPK, pengadilan tidak akan memproses permohonan/gugatan cerai dari PNS.

Peran Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)¶

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memegang peran kunci dalam seluruh proses perizinan cerai PNS. PPK adalah pejabat tertinggi yang berwenang dalam masalah kepegawaian di instansi masing-masing. PPK inilah yang memiliki kewenangan final untuk menerbitkan surat izin cerai (bagi suami) atau mencatat surat pemberitahuan (bagi istri), atau sebaliknya, menerbitkan surat penolakan izin. Rekomendasi dari pejabat di bawahnya (seperti yang dibahas di atas) adalah bahan pertimbangan bagi PPK.

Dalam banyak kasus, PPK mendelegasikan wewenangnya terkait izin perkawinan dan perceraian ini kepada pejabat lain di bawahnya, misalnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Biro Kepegawaian, atau pejabat setingkat eselon II lainnya. Jadi, surat izin atau penolakan izin cerai yang diterima PNS mungkin saja ditandatangani oleh pejabat yang didelegasikan wewenang oleh PPK.

Tips Menghadapi Proses Permohonan Rekomendasi Cerai¶

Menjalani proses ini bisa sangat menekan mental. Beberapa tips berikut mungkin bisa membantu:

• Pahami Peraturan: Pelajari dengan baik PP 10/1983 jo. PP 45/1990. Pahami hak dan kewajiban Anda sebagai PNS terkait perkawinan dan perceraian.
• Siapkan Dokumen Lengkap: Pastikan semua dokumen yang disyaratkan sudah siap dan legalisir jika diperlukan. Dokumen yang lengkap mempercepat proses.
• Sampaikan Alasan dengan Jelas: Jelaskan alasan perceraian Anda secara jujur, lugas, dan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam undang-undang. Siapkan bukti-bukti pendukung jika ada.
• Bersikap Kooperatif: Ikuti proses mediasi dengan serius, meskipun hasilnya tidak berhasil. Tunjukkan bahwa Anda telah berusaha mencari jalan damai. Bersikaplah sopan dan kooperatif saat berkomunikasi dengan atasan atau pejabat yang memproses permohonan Anda.
• Konsultasi Internal: Jika memungkinkan, konsultasi dengan bagian kepegawaian di instansi Anda untuk memahami prosedur spesifik di sana dan siapa pejabat yang berwenang.
• Konsultasi Hukum: Jika merasa perlu, konsultasikan masalah Anda dengan advokat atau konsultan hukum yang memahami hukum kepegawaian dan hukum keluarga.

Image just for illustration

Mengurus rekomendasi cerai bagi PNS memang menambah satu lapisan birokrasi dalam proses perceraian yang sudah rumit. Namun, ini adalah bagian dari konsekuensi status sebagai abdi negara yang diatur oleh peraturan ketat. Dengan memahami prosesnya, menyiapkan diri dengan baik, dan bersikap kooperatif, diharapkan proses ini bisa dilalui dengan lebih lancar.

Fakta Menarik Seputar Perceraian PNS¶

Ada beberapa fakta menarik terkait isu perceraian di kalangan PNS:

• Jumlah Kasus Cukup Tinggi: Data dari berbagai instansi menunjukkan bahwa kasus perceraian di kalangan PNS cukup tinggi, bahkan di beberapa daerah sempat menjadi sorotan nasional. Alasan paling umum serupa dengan masyarakat umum, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
• Peraturan Lebih Ketat untuk Suami: PP 10/1983 jo. PP 45/1990 memberikan aturan yang sedikit lebih ketat bagi PNS pria (suami) yang hendak menceraikan istrinya. Mereka wajib mengajukan izin dan izin tersebut hanya bisa diberikan jika alasan perceraian memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan norma agama/sosial. Sementara PNS wanita (istri) yang digugat cerai hanya perlu memberitahukan kepada pejabat. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap PNS wanita.
• Dampak pada Karir: Proses perceraian, terutama jika terjadi pelanggaran disiplin terkait perkawinan (seperti poligami tanpa izin atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan), bisa berdampak serius pada karir PNS, termasuk penundaan kenaikan pangkat/golongan atau bahkan sanksi disiplin berat.
• Peraturan Khusus untuk Poligami: Selain cerai, peraturan ini juga mengatur ketat mengenai izin untuk beristri lebih dari satu (poligami) bagi PNS pria. Izin poligami sangat sulit didapatkan dan hanya dalam kondisi tertentu serta dengan persyaratan yang sangat ketat.

Memahami aturan main ini penting agar PNS tidak terjebak dalam masalah hukum atau disiplin di kemudian hari saat menghadapi proses perceraian. Surat rekomendasi hanyalah satu tahap awal dalam proses yang lebih besar.

Kesimpulan¶

Surat rekomendasi cerai pns adalah dokumen pertimbangan administratif yang dikeluarkan oleh atasan atau pejabat yang berwenang di lingkungan kerja PNS sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin atau mencatatkan pemberitahuan cerai dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Proses mendapatkannya melibatkan pengajuan permohonan, melengkapi dokumen, dan melalui upaya mediasi internal. Rekomendasi ini bisa berupa persetujuan atau penolakan, yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi PPK dalam mengeluarkan surat izin atau penolakan izin cerai. Tanpa surat izin dari PPK, gugatan/permohonan cerai di pengadilan tidak akan diterima. Memahami prosedur ini dan mempersiapkan diri dengan baik adalah kunci untuk menjalani proses perceraian sebagai PNS.

Semoga artikel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai surat rekomendasi cerai bagi PNS.

Gimana nih menurut kalian? Ada yang punya pengalaman atau pertanyaan seputar proses ini? Yuk, share di kolom komentar!