Mau Kerjasama Kelola Tempat Wisata? Ini Contoh Surat Perjanjiannya!

Daftar Isi

Surat perjanjian kerjasama pengelolaan tempat wisata itu penting banget, ibarat peta dan kompas saat kamu mau mendaki gunung. Tanpanya, bisa nyasar, salah jalan, atau malah bertengkar sama teman seperjalanan. Apalagi kalau bicara soal mengelola aset wisata yang punya potensi besar tapi juga tantangan nggak sedikit. Perjanjian ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan antara pemilik tempat wisata (bisa perorangan, komunitas, badan usaha, atau bahkan pemerintah daerah) dengan pihak yang akan mengelolanya (manajer, operator, perusahaan, atau koperasi). Tujuannya jelas: biar semua pihak tahu hak dan kewajibannya, pembagian hasilnya transparan, dan kalau ada masalah, ada panduan cara menyelesaikannya.

Tanpa perjanjian yang jelas, potensi sengketa itu besar sekali. Misalnya, siapa yang tanggung jawab kalau ada fasilitas rusak? Bagaimana kalau ada keuntungan mendadak dari tiket masuk, dibaginya bagaimana? Siapa yang berhak mengambil keputusan strategis untuk pengembangan? Pertanyaan-pertanyaan fundamental ini harus dijawab tuntas dalam dokumen ini. Makanya, menyusun atau memahami contoh surat perjanjian kerjasama pengelolaan tempat wisata itu krusial.

Image just for illustration

Kenapa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tempat Wisata Itu Krusial?¶

Ada banyak alasan kenapa dokumen ini nggak boleh dianggap enteng. Selain memberikan kepastian hukum, perjanjian ini juga membantu:

• Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab: Setiap pihak tahu persis apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nggak ada lagi “ini kan bukan urusanku” atau “itu kan harusnya kamu”.
• Perlindungan Hukum: Baik pemilik maupun pengelola punya dasar hukum kalau terjadi wanprestasi (ingkar janji) atau pelanggaran kesepakatan. Ini melindungi investasi dan upaya yang sudah dikeluarkan.
• Transparansi Keuangan: Bagian pembagian keuntungan seringkali jadi titik rawan. Dengan perjanjian tertulis, metode perhitungan, persentase, dan jadwal pembayaran jadi jelas. Ini mencegah salah paham dan potensi kecurangan.
• Standar Operasional: Perjanjian bisa mencakup standar kualitas pelayanan, kebersihan, keamanan, dan pelestarian lingkungan. Ini penting untuk menjaga reputasi tempat wisata dan keberlanjutannya.
• Mekanisme Penyelesaian Masalah: Kalau toh terjadi sengketa, perjanjian sudah mengatur bagaimana cara menyelesaikannya, mulai dari musyawarah mufakat sampai jalur hukum jika diperlukan. Ini menghindari konflik berkepanjangan.

Intinya, perjanjian ini adalah investasi untuk kelancaran kerjasama jangka panjang. Ibarat membangun rumah, perjanjian ini adalah fondasinya.

Siapa Saja Pihak yang Biasanya Terlibat?¶

Dalam perjanjian semacam ini, setidaknya ada dua pihak utama:

1. Pihak Pertama (Pemilik Tempat Wisata): Bisa perorangan (misalnya pemilik lahan), sekelompok masyarakat adat/komunitas lokal, badan usaha (PT, CV), yayasan, atau bahkan pemerintah daerah (misalnya melalui dinas pariwisata atau BUMD). Pihak ini memiliki atau menguasai aset tempat wisata tersebut.
2. Pih kedua (Pengelola/Operator): Bisa perorangan yang punya keahlian manajemen pariwisata, badan usaha (PT, CV, koperasi pariwisata), atau kelompok profesional yang memang bergerak di bidang pengelolaan destinasi. Pihak ini bertanggung jawab untuk menjalankan operasional harian, pemasaran, pengembangan, dan aspek manajerial lainnya berdasarkan kesepakatan.

Penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak adalah subjek hukum yang sah dan berwenang untuk menandatangani perjanjian tersebut. Misalnya, kalau pemiliknya adalah komunitas, siapa perwakilan sah yang ditunjuk? Kalau badan usaha, siapa direkturnya yang berhak menandatangani?

Isi Pokok dalam Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tempat Wisata¶

Nah, ini dia bagian intinya. Sebuah contoh surat perjanjian kerjasama pengelolaan tempat wisata yang komprehensif biasanya mencakup pasal-pasal berikut. Ingat, urutan dan penamaan pasal bisa bervariasi, tapi esensinya kurang lebih sama.

1. Judul Perjanjian¶

Ini bagian paling atas. Harus jelas menunjukkan jenis perjanjiannya.
Contoh: SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN TEMPAT WISATA [Nama Tempat Wisata]

2. Pembukaan/Pendahuluan¶

Biasanya berisi informasi tanggal pembuatan perjanjian, tempat pembuatan, dan pernyataan bahwa para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini.
Contoh: “Pada hari ini, [Tanggal], bertempat di [Lokasi Pembuatan Perjanjian], kami yang bertanda tangan di bawah ini: …”

3. Identitas Para Pihak¶

Mencantumkan identitas lengkap dari kedua belah pihak. Ini harus akurat sesuai dokumen resmi (KTP, Akta Pendirian, Surat Kuasa jika diwakilkan).
* Pihak Pertama: Nama lengkap/Nama Badan Usaha, Jabatan (jika badan usaha), Alamat lengkap, Nomor KTP/Nomor Akta Pendirian, Nomor Telepon, Email.
* Pihak Kedua: Nama lengkap/Nama Badan Usaha, Jabatan (jika badan usaha), Alamat lengkap, Nomor KTP/Nomor Akta Pendirian, Nomor Telepon, Email.
Sertakan juga penyebutan sebagai “Pihak Pertama” dan “Pihak Kedua” untuk mempermudah penyebutan di pasal-pasal berikutnya.

4. Latar Belakang dan Tujuan Perjanjian¶

Menjelaskan secara singkat mengapa perjanjian ini dibuat. Apa kondisi tempat wisata saat ini dan apa yang ingin dicapai melalui kerjasama ini.
Contoh: “Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik/pengelola sah atas tempat wisata [Nama Tempat Wisata] yang berlokasi di [Alamat Lengkap Tempat Wisata]. Bahwa Pihak Kedua adalah badan usaha/kelompok profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengelolaan pariwisata. Bahwa Para Pihak bermaksud menjalin kerjasama untuk bersama-sama mengelola dan mengembangkan Tempat Wisata tersebut guna meningkatkan kunjungan wisatawan, memberikan manfaat ekonomi bagi Para Pihak, dan berkontribusi pada pembangunan pariwisata lokal.”

5. Objek Perjanjian¶

Secara spesifik menjelaskan apa yang menjadi objek kerjasama. Ini adalah tempat wisata itu sendiri, termasuk semua fasilitas di dalamnya.
Contoh: “Objek dari perjanjian ini adalah Tempat Wisata bernama [Nama Tempat Wisata] beserta seluruh fasilitas eksisting di dalamnya, meliputi namun tidak terbatas pada [Sebutkan fasilitas utama: area parkir, toilet, mushola, loket tiket, area warung, spot foto, jalur treking, dll.], yang berlokasi di [Alamat Lengkap Tempat Wisata] dengan luas area kurang lebih [Luas area].”

6. Ruang Lingkup Kerjasama¶

Pasal ini penting banget dan harus sangat detail. Menjelaskan secara spesifik tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pihak Kedua sebagai pengelola. Apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola?
Contoh: “Ruang lingkup kerjasama ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
* Pengelolaan operasional harian Tempat Wisata (jam buka/tutup, sistem tiket, pelayanan pengunjung).
* Pemasaran dan promosi Tempat Wisata melalui berbagai media.
* Pengembangan produk dan atraksi wisata baru (jika disepakati).
* Pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan area Tempat Wisata.
* Pengelolaan sumber daya manusia (rekrutmen, pelatihan, pengawasan staf operasional).
* Pengelolaan keuangan terkait operasional (pendapatan dan biaya).
* Pelaporan berkala kepada Pihak Pertama.”
Sebaliknya, jelaskan juga apa yang tetap menjadi tanggung jawab Pihak Pertama, jika ada (misalnya, pemeliharaan struktur utama bangunan, perizinan dasar).

7. Jangka Waktu Perjanjian¶

Menetapkan berapa lama perjanjian ini berlaku.
Contoh: “Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu [Jumlah] ([Jumlah dalam Huruf]) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan tanggal [Tanggal Berakhir]. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak selambat-lambatnya [Jumlah] bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.”
Apa yang terjadi jika tidak diperpanjang juga perlu diatur (misalnya, pengembalian aset).

8. Hak dan Kewajiban Para Pihak¶

Ini adalah jantung dari perjanjian. Merinci apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak secara spesifik. Harus seimbang.
Hak Pihak Pertama:
* Menerima bagian keuntungan sesuai kesepakatan.
* Melakukan pengawasan (dengan batasan yang disepakati agar tidak mengganggu operasional).
* Menerima laporan berkala.
* Mengajukan saran atau keberatan (sesuai mekanisme yang ada).
Kewajiban Pihak Pertama:
* Menyerahkan objek perjanjian (tempat wisata) dalam kondisi layak kelola.
* Tidak mengganggu operasional yang dijalankan Pihak Kedua (selama sesuai perjanjian).
* Memfasilitasi pengurusan izin yang mungkin diperlukan Pihak Kedua (jika disepakati).
Hak Pihak Kedua:
* Mengelola Tempat Wisata sesuai ruang lingkup yang disepakati.
* Menerima bagian keuntungan sesuai kesepakatan.
* Menggunakan fasilitas di Tempat Wisata untuk kepentingan pengelolaan.
* Mengambil keputusan operasional harian.
Kewajiban Pihak Kedua:
* Mengelola Tempat Wisata dengan profesional dan bertanggung jawab.
* Melakukan pemeliharaan rutin.
* Menyediakan laporan keuangan dan operasional secara berkala.
* Menyetor bagian keuntungan Pihak Pertama tepat waktu.
* Menjaga nama baik Tempat Wisata.

Image just for illustration

9. Pengelolaan Keuangan dan Pembagian Keuntungan¶

Bagian ini sangat kritis dan seringkali jadi sumber masalah kalau nggak detail.
* Sumber Pendapatan: Jelaskan sumber pendapatan apa saja yang akan dihitung (tiket masuk, parkir, sewa fasilitas, penjualan souvenir, dll.).
* Biaya Operasional: Jelaskan biaya apa saja yang boleh dikeluarkan oleh Pihak Kedua dari pendapatan (gaji staf, listrik, air, kebersihan, pemasaran, pemeliharaan rutin). Apakah ada batasan anggaran?
* Perhitungan Keuntungan: Bagaimana menghitung keuntungan bersih? (Pendapatan total - Biaya Operasional).
* Persentase Pembagian: Berapa persen untuk Pihak Pertama dan berapa persen untuk Pihak Kedua? Contoh: “Pembagian keuntungan bersih adalah 60% (enam puluh persen) untuk Pihak Pertama dan 40% (empat puluh persen) untuk Pihak Kedua.”
* Jadwal Pembayaran: Kapan Pihak Kedua harus menyetorkan bagian Pihak Pertama? (Bulanan, per tiga bulan?). Ke rekening mana?
* Laporan Keuangan: Seberapa sering laporan keuangan harus diberikan? (Bulanan?) Apakah Pihak Pertama punya hak untuk melakukan audit?
* Dana Pengembangan: Apakah ada alokasi dari keuntungan untuk pengembangan atau pemeliharaan besar? Bagaimana pengelolaannya?

Untuk memperjelas aliran keuangan, bisa saja perjanjian ini dilengkapi dengan Lampiran yang berisi Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Operasional Awal atau proyeksi pendapatan.

10. Pemeliharaan dan Pengembangan¶

Siapa yang bertanggung jawab dan membiayai pemeliharaan?
* Pemeliharaan Rutin: Biasanya jadi tanggung jawab dan biaya Pihak Kedua (pengelola).
* Pemeliharaan Besar/Renovasi: Siapa yang memutuskan perlu ada renovasi? Siapa yang membiayai? Apakah diambil dari keuntungan, atau ada kontribusi terpisah dari masing-masing pihak? Bagaimana proses persetujuannya?
* Pengembangan: Ide pengembangan baru datang dari mana? Bagaimana proses persetujuan dan pendanaannya?

11. Force Majeure (Keadaan Memaksa)¶

Apa yang terjadi jika ada kejadian di luar kendali manusia yang mempengaruhi operasional (bencana alam, pandemi, peraturan pemerintah yang mendadak)?
* Apakah perjanjian ditunda?
* Siapa yang menanggung kerugian?
* Bagaimana proses notifikasi force majeure?

12. Kerahasiaan (Confidentiality)¶

Kadang diperlukan, terutama jika ada informasi sensitif seperti strategi pemasaran, data pengunjung, atau data keuangan yang tidak boleh dibocorkan ke pihak ketiga.

13. Penyelesaian Sengketa¶

Bagaimana jika terjadi perselisihan atau beda pendapat antara Para Pihak?
* Tahap pertama: Musyawarah untuk mufakat.
* Tahap kedua: Mediasi atau konsiliasi dengan pihak ketiga yang disepakati.
* Tahap ketiga: Jalur hukum. Di mana sengketa akan diselesaikan? (Pilih pengadilan negeri mana, atau melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI jika skala transaksinya besar dan Para Pihak sepakat). Memilih lokasi pengadilan yang spesifik penting untuk kepastian hukum.

14. Pengakhiran Perjanjian¶

Kondisi-kondisi apa saja yang menyebabkan perjanjian ini berakhir sebelum jangka waktunya habis?
* Kesepakatan bersama Para Pihak.
* Salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian (wanprestasi) dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut setelah diberi peringatan tertulis. Berapa kali surat peringatan (somasi) diberikan? Berapa lama tenggat waktunya?
* Salah satu pihak pailit atau dibubarkan.
* Terjadinya force majeure yang berkepanjangan dan membuat kerjasama tidak mungkin dilanjutkan.
* Keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Jelaskan juga konsekuensi dari pengakhiran, misalnya pengembalian aset, penyelesaian kewajiban finansial yang tertunda, atau denda jika ada.

15. Hukum yang Berlaku¶

Menyebutkan hukum negara mana yang akan digunakan sebagai rujukan jika ada penafsiran yang berbeda atau sengketa. Untuk di Indonesia, jelas menggunakan hukum negara Republik Indonesia.

16. Addendum/Amandemen¶

Bagaimana cara mengubah isi perjanjian jika di kemudian hari diperlukan? Biasanya harus dilakukan dengan kesepakatan tertulis kedua belah pihak dalam bentuk Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian utama.

17. Lain-lain (Optional)¶

Hal-hal lain yang dianggap perlu, misalnya pemberitahuan antar pihak harus dilakukan secara tertulis, atau domisili hukum Para Pihak.

18. Penutup¶

Menyatakan bahwa perjanjian ini dibuat rangkap dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan saksi-saksi (jika ada) dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
Contoh: “Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian. Masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.”
Kemudian diikuti kolom tanda tangan:
Pihak Pertama | Pihak Kedua
--------------|--------------
[Nama Lengkap] | [Nama Lengkap]
[Jabatan] | [Jabatan]
Saksi-saksi (jika ada) |
[Nama Saksi 1] | [Nama Saksi 2]

Image just for illustration

Tips Menyusun atau Mereview Perjanjian Ini¶

• Jangan Pelit Konsultasi Hukum: Menginvestasikan sedikit uang untuk meminta legal review dari pengacara atau notaris yang paham hukum kontrak dan hukum pariwisata itu sangat bijak. Mereka bisa melihat potensi celah yang mungkin kamu lewatkan.
• Bersifat Spesifik: Jangan gunakan kata-kata yang multitafsir. Misalnya, alih-alih “biaya operasional”, sebutkan “biaya listrik, air, gaji, pemasaran”. Lebih detail lebih baik.
• Diskusikan Skenario Terburuk: Pikirkan apa yang bisa salah (pengunjung kecelakaan, bencana, kinerja pengelola buruk, pendapatan minim). Atur dalam perjanjian bagaimana menghadapinya.
• Perhatikan Detail Keuangan: Ini seringkali jadi sumber konflik utama. Pastikan cara menghitung keuntungan, biaya apa saja yang boleh diklaim, dan jadwal pembayarannya super jelas.
• Tambahkan KPI (Key Performance Indicators): Bisa dimasukkan di bagian ruang lingkup atau hak/kewajiban. Contoh, target jumlah pengunjung per tahun, target pendapatan, atau skor kepuasan pengunjung minimal. Jika target ini tidak tercapai, apa konsekuensinya (misalnya, evaluasi atau bahkan opsi pengakhiran)?
• Sertakan Mekanisme Evaluasi Berkala: Sepakati kapan dan bagaimana kerjasama ini akan dievaluasi. Apakah setiap 6 bulan atau setiap tahun?

Mengelola tempat wisata, apalagi yang baru berkembang atau berbasis komunitas, itu butuh kesabaran dan profesionalisme. Perjanjian ini adalah alat untuk memastikan kerjasama berjalan di jalur yang benar dan saling menguntungkan. Jangan hanya fokus pada contoh surat perjanjian kerjasama pengelolaan tempat wisata formatnya saja, tapi pahami inti dan makna setiap pasal.

Pariwisata di Indonesia punya potensi luar biasa, dari Sabang sampai Merauke. Banyak aset wisata alam atau budaya yang belum terkelola optimal. Kerjasama dengan pihak yang tepat melalui perjanjian yang kuat bisa jadi solusi jitu untuk mengembangkannya, sambil tetap memberikan manfaat maksimal bagi pemilik aset, terutama masyarakat lokal.

Image just for illustration

Penting juga untuk diingat, konteks tempat wisata berbasis masyarakat mungkin memerlukan pasal-pasal tambahan terkait pemberdayaan masyarakat lokal, penggunaan tenaga kerja lokal, atau kontribusi pengelola untuk kegiatan sosial komunitas. Hal ini menunjukkan perjanjian yang dibuat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi spesifik objek dan subjek perjanjian.

Apakah kamu punya pengalaman membuat atau membaca surat perjanjian kerjasama pengelolaan tempat wisata? Atau mungkin punya pertanyaan spesifik tentang salah satu pasalnya? Yuk, share di kolom komentar!