Panduan Lengkap Contoh Surat Rekomendasi Pemberhentian BPD

Table of Contents

Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD adalah lembaga penting dalam pemerintahan desa. BPD berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Anggota BPD adalah representasi dari penduduk desa yang dipilih secara demokratis, biasanya untuk masa jabatan enam tahun. Namun, dalam perjalanannya, ada kalanya seorang anggota BPD tidak dapat lagi menjalankan tugasnya, yang bisa berujung pada proses pemberhentian.

Image just for illustration

Proses pemberhentian anggota BPD ini tentu saja tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada mekanisme dan prosedur yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tahapan penting dalam proses ini seringkali melibatkan pembuatan surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini bukan keputusan akhir, melainkan usulan atau pertimbangan yang diajukan oleh pihak berwenang di tingkat desa atau kecamatan kepada pejabat yang memiliki kewenangan memberhentikan, biasanya Bupati atau Walikota. Memahami contoh surat rekomendasi pemberhentian BPD menjadi krusial agar prosesnya berjalan sesuai aturan dan transparan.

Apa Itu BPD dan Perannya dalam Pemerintahan Desa?¶

BPD bisa dibilang adalah “parlemen” mini di tingkat desa. Anggotanya berasal dari unsur masyarakat desa, seperti perwakilan wilayah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta unsur lain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Mereka dipilih berdasarkan musyawarah atau pemilihan langsung, tergantung pada kesepakatan di tingkat desa. Peran utama BPD meliputi pembahasan dan penetapan peraturan desa bersama Kepala Desa, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, serta menjaga nilai-nilai adat dan sosial budaya masyarakat.

BPD juga berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Ini berarti mereka harus proaktif mendengarkan masukan, keluhan, dan usulan dari warga desa. Selain itu, BPD juga melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Keseimbangan hubungan antara BPD dan Kepala Desa sangat penting untuk terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Keberadaan BPD memastikan adanya check and balance dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di desa.

Alasan Anggota BPD Dapat Diberhentikan¶

Pemberhentian anggota BPD tidak bisa dilakukan tanpa alasan yang jelas dan sah secara hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya (seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri) mengatur secara rinci alasan-alasan yang bisa menyebabkan seorang anggota BPD diberhentikan. Alasan-alasan ini biasanya dikategorikan menjadi dua, yaitu pemberhentian secara otomatis dan pemberhentian atas dasar pelanggaran atau ketidakmampuan menjalankan tugas. Memahami alasan-alasan ini penting sebelum melangkah ke pembuatan surat rekomendasi.

Beberapa alasan umum yang bisa menjadi dasar pemberhentian anggota BPD antara lain: meninggal dunia; mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; melanggar sumpah/janji jabatan; tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD; melanggar larangan yang ditentukan (misalnya menjadi pengurus partai politik di tengah masa jabatan, terlibat dalam praktik korupsi, narkoba, atau tindakan pidana lainnya yang berkekuatan hukum tetap, atau rangkap jabatan tertentu yang dilarang); serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD sesuai ketentuan perundang-undangan atau Peraturan Desa tentang Tata Tertib BPD.

Pemberhentian karena meninggal dunia atau mengundurkan diri biasanya merupakan proses yang lebih sederhana karena sifatnya otomatis atau sukarela. Namun, pemberhentian karena melanggar sumpah/janji, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan, atau tidak lagi memenuhi syarat seringkali memerlukan proses investigasi, klarifikasi, dan pengambilan keputusan yang cermat, yang puncaknya dapat berupa usulan atau rekomendasi pemberhentian. Proses ini harus dipastikan berjalan sesuai prinsip keadilan dan due process.

Proses Pemberhentian Anggota BPD¶

Proses pemberhentian anggota BPD cukup berlapis dan melibatkan beberapa pihak. Secara umum, proses ini dimulai dari adanya laporan atau temuan mengenai alasan pemberhentian. Laporan ini bisa berasal dari masyarakat, anggota BPD lainnya, atau Kepala Desa. Setelah laporan diterima, BPD biasanya akan membentuk panitia etik atau melakukan rapat pleno untuk melakukan klarifikasi atau investigasi terhadap anggota yang bersangkutan. Anggota yang diduga melakukan pelanggaran berhak untuk didengar keterangannya dan melakukan pembelaan diri.

Hasil klarifikasi atau investigasi kemudian dibahas dalam rapat BPD. Jika rapat pleno BPD memutuskan bahwa memang ada alasan yang sah untuk memberhentikan anggota tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka BPD (biasanya Ketua BPD atas nama BPD) akan mengusulkan pemberhentian anggota tersebut kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Di sinilah peran surat rekomendasi pemberhentian muncul. Surat ini berisi usulan BPD, dilengkapi dengan alasan dan bukti-bukti pendukung hasil klarifikasi. Camat kemudian akan memproses dan meneruskan usulan tersebut kepada Bupati/Walikota.

Keputusan akhir mengenai pemberhentian anggota BPD berada di tangan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Bupati/Walikota akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian jika usulan tersebut disetujui setelah melalui verifikasi di tingkat kabupaten/kota. SK pemberhentian ini kemudian disampaikan kepada anggota BPD yang bersangkutan dan pihak terkait lainnya. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan mengacu pada dasar hukum yang jelas untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Surat Rekomendasi Pemberhentian: Fungsinya dalam Proses¶

Surat rekomendasi pemberhentian anggota BPD bukanlah keputusan final, melainkan sebuah usulan atau pertimbangan yang bersifat resmi. Fungsinya sangat penting sebagai jembatan komunikasi antara pihak di tingkat desa (biasanya BPD atau Kepala Desa berdasarkan keputusan BPD) dengan pejabat yang berwenang mengeluarkan SK pemberhentian (Bupati/Walikota). Surat ini menjadi dokumen formal yang menyampaikan hasil pembahasan dan keputusan di tingkat BPD terkait status keanggotaan seseorang.

Mengapa perlu surat rekomendasi? Karena kewenangan formal untuk memberhentikan anggota BPD tidak ada di tangan BPD itu sendiri, melainkan di tangan pejabat yang lebih tinggi di struktur pemerintahan daerah. Surat rekomendasi ini memastikan bahwa usulan pemberhentian memiliki dasar yang jelas, melalui proses musyawarah atau keputusan BPD, dan disampaikan secara resmi kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Tanpa surat rekomendasi ini, usulan pemberhentian mungkin tidak dapat diproses secara formal di tingkat kabupaten/kota.

Isi dari surat rekomendasi ini haruslah jelas, lugas, dan didukung oleh data serta fakta. Surat ini harus menyebutkan secara spesifik identitas anggota BPD yang diusulkan untuk diberhentikan, alasan pemberhentiannya (merujuk pada pasal atau ayat dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar), serta proses atau dasar pengambilan keputusan di tingkat BPD (misalnya, hasil rapat pleno BPD tanggal sekian dengan berita acara nomor sekian). Kelengkapan dan keakuratan isi surat ini sangat mempengaruhi kecepatan dan kelancaran proses di tingkat kabupaten/kota.

Komponen Utama Surat Rekomendasi Pemberhentian¶

Surat rekomendasi pemberhentian anggota BPD pada dasarnya mengikuti format surat dinas atau surat resmi pada umumnya. Namun, ada beberapa komponen spesifik yang wajib ada agar surat ini sah dan informatif. Berikut adalah bagian-bagian utama yang harus termuat dalam surat tersebut:

1. Kop Surat: Berisi identitas lembaga yang mengeluarkan surat, biasanya Pemerintah Desa atau Badan Permusyawaratan Desa, lengkap dengan alamat dan logo jika ada.
2. Nomor Surat: Kodefikasi surat resmi sesuai dengan sistem administrasi yang berlaku di BPD atau Pemerintah Desa. Penting untuk keperluan arsip dan pelacakan.
3. Lampiran: Menyebutkan dokumen pendukung yang dilampirkan, seperti berita acara rapat BPD, notulen rapat klarifikasi, bukti-bukti pelanggaran (jika ada), surat pengunduran diri (jika mengundurkan diri), atau surat keterangan meninggal dunia (jika meninggal).
4. Hal/Perihal: Menyebutkan inti surat, yaitu “Rekomendasi Pemberhentian Anggota BPD”.
5. Tanggal Surat: Tanggal pembuatan surat.
6. Penerima Surat: Ditujukan kepada Bupati/Walikota [Nama Kabupaten/Kota], biasanya melalui Camat [Nama Kecamatan]. Penting untuk mencantumkan alamat lengkap tujuan surat.
7. Salam Pembuka: Menggunakan salam formal seperti “Dengan Hormat,”.
8. Isi Surat: Bagian paling penting yang menjelaskan maksud surat.
   • Pengantar: Menyebutkan dasar pengiriman surat (misalnya, merujuk pada hasil rapat BPD).
   • Identitas Anggota BPD: Menyebutkan Nama Lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, Jabatan dalam BPD (misalnya: Anggota/Wakil Ketua/Sekretaris), dan masa keanggotaan.
   • Alasan Pemberhentian: Menjelaskan secara rinci mengapa anggota BPD tersebut diusulkan untuk diberhentikan. Sebutkan kronologis singkat dan dasar hukumnya (pasal/ayat peraturan yang dilanggar atau alasan lainnya).
   • Rekomendasi: Menyatakan dengan tegas bahwa BPD/Pemerintah Desa merekomendasikan agar Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian bagi anggota BPD tersebut.
9. Penutup: Menyampaikan harapan agar rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti dan ucapan terima kasih.
10. Salam Penutup: Menggunakan salam formal seperti “Hormat Kami,” atau “Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.”
11. Pengirim Surat: Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili BPD atau Pemerintah Desa, biasanya Ketua BPD atau Kepala Desa (jika mekanismenya melalui Kepala Desa), disertai nama terang dan stempel lembaga.

Memastikan semua komponen ini ada dan terisi dengan benar akan membuat surat rekomendasi terlihat profesional dan sah secara administrasi. Kekurangan salah satu komponen penting bisa menyebabkan surat tersebut dikembalikan atau prosesnya menjadi terhambat.

Contoh Surat Rekomendasi Pemberhentian Anggota BPD¶

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah contoh surat rekomendasi pemberhentian BPD yang bisa dijadikan referensi. Contoh ini menggunakan alasan fiktif (misalnya, tidak melaksanakan kewajiban selama periode tertentu).

---

KOP SURAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA / PEMERINTAH DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA [Nama Desa]
KECAMATAN [Nama Kecamatan] KABUPATEN [Nama Kabupaten/Kota]
Alamat: [Alamat Lengkap BPD/Kantor Desa]
Telepon: [Nomor Telepon] E-mail: [Alamat Email]

SURAT REKOMENDASI
Nomor: [Nomor Surat]

Lampiran : [Jumlah Lampiran] Berkas
Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Anggota BPD a.n. [Nama Anggota]

Kepada Yth.
Bapak Bupati/Walikota [Nama Kabupaten/Kota]
c.q. Bapak Camat [Nama Kecamatan]
di -
[Tempat Tujuan Surat, misal: Ibu Kota Kabupaten]

Dengan Hormat,

Bersama surat ini, kami dari Badan Permusyawaratan Desa [Nama Desa] Kecamatan [Nama Kecamatan], berdasarkan hasil Rapat Pleno BPD pada tanggal [Tanggal Rapat] dengan Berita Acara Nomor [Nomor Berita Acara], perihal evaluasi kinerja anggota BPD, dengan ini menyampaikan rekomendasi perihal pemberhentian salah satu anggota BPD atas nama:

Nama Lengkap : [Nama Lengkap Anggota BPD]
Tempat/Tgl. Lahir : [Tempat, Tanggal Lahir Anggota BPD]
Jabatan dalam BPD : [Jabatan dalam BPD, misal: Anggota / Wakil Ketua]
Masa Keanggotaan : Periode Tahun [Tahun Awal] s/d [Tahun Akhir]
Alamat : [Alamat Lengkap Anggota BPD]

Adapun alasan yang mendasari rekomendasi pemberhentian ini adalah karena yang bersangkutan telah tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD sebagaimana mestinya, yaitu [Jelaskan secara spesifik, contoh: tidak pernah hadir dalam rapat-rapat BPD selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, atau melanggar pasal [Nomor Pasal] Peraturan Desa Nomor [Nomor Perdes] Tahun [Tahun Perdes] tentang Tata Tertib BPD].

Pelanggaran kewajiban tersebut telah kami klarifikasi dalam rapat internal BPD dan yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan. Namun, berdasarkan fakta dan data yang kami miliki (terlampir), yang bersangkutan dinilai telah melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai wakil masyarakat dalam menjalankan fungsi BPD.

Mengingat pentingnya peran anggota BPD dalam menjaga stabilitas dan kelancaran kinerja lembaga, serta demi memenuhi tuntutan regulasi yang berlaku, maka dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati/Walikota [Nama Kabupaten/Kota] untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Saudara [Nama Anggota] dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa [Nama Desa] periode [Tahun Awal] s/d [Tahun Akhir].

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. Berita Acara Rapat Pleno BPD Nomor [Nomor Berita Acara] tanggal [Tanggal Rapat];
2. Notulen Rapat Klarifikasi dengan Anggota BPD a.n. [Nama Anggota] tanggal [Tanggal Klarifikasi] (jika ada);
3. Daftar Hadir Rapat-Rapat BPD selama periode [Rentang Waktu] (sebagai bukti ketidakhadiran);
4. [Dokumen pendukung lainnya, jika ada].

Besar harapan kami agar Bapak Bupati/Walikota berkenan menindaklanjuti rekomendasi ini demi kelancaran jalannya roda pemerintahan desa dan optimalisasi fungsi BPD di Desa [Nama Desa].

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

[Stempel BPD/Pemerintah Desa]

[Nama Lengkap Ketua BPD]
KETUA BPD [Nama Desa]

Tembusan Yth.:
1. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten [Nama Kabupaten/Kota];
2. Arsip.

---

Catatan: Contoh ini bersifat umum. Detail spesifik (misalnya, nomor pasal, nama peraturan, proses internal) harus disesuaikan dengan kondisi riil dan peraturan yang berlaku di desa atau kabupaten/kota masing-masing. Jika usulan diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan keputusan BPD, kop surat bisa menggunakan kop Pemerintah Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa, dengan menyebutkan dasar surat adalah keputusan BPD.

Dasar Hukum Terkait Pemberhentian Anggota BPD¶

Pemberhentian anggota BPD diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU ini, terdapat ketentuan mengenai masa jabatan anggota BPD dan kemungkinan pemberhentiannya. Lebih rinci lagi, pengaturan mengenai BPD, termasuk tata cara pemberhentian, biasanya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah yang merupakan aturan pelaksana dari UU Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelembagaan BPD.

Selain regulasi di tingkat pusat, setiap Kabupaten/Kota biasanya memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur lebih spesifik mengenai BPD di wilayahnya. Perda ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bahkan di tingkat desa, Peraturan Desa (Perdes) tentang Tata Tertib BPD seringkali memuat aturan internal mengenai kewajiban, larangan, dan mekanisme internal yang bisa berujung pada usulan pemberhentian. Oleh karena itu, saat menyusun surat rekomendasi, penting untuk merujuk pada dasar hukum yang paling relevan dan spesifik, mulai dari UU Desa, PP, Permendagri, Perda, hingga Perdes Tata Tertib BPD.

Misalnya, alasan “tidak melaksanakan kewajiban” seringkali dikaitkan dengan tingkat kehadiran dalam rapat atau partisipasi aktif dalam kegiatan BPD yang diatur dalam Perdes Tata Tertib BPD. Pelanggaran terhadap norma yang diatur dalam Perdes inilah yang kemudian menjadi dasar usulan pemberhentian, yang kemudian dirujuk dalam surat rekomendasi. Memahami hirarki dan isi peraturan perundang-undangan ini akan sangat membantu dalam penyusunan surat rekomendasi yang kuat dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Tips Menulis dan Memproses Surat Rekomendasi¶

Menulis surat rekomendasi pemberhentian anggota BPD memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. Berikut beberapa tips:

1. Pastikan Alasan Jelas dan Valid: Jangan mengusulkan pemberhentian tanpa alasan yang kuat dan sesuai dengan peraturan. Alasan harus spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hindari alasan yang bersifat subyektif atau personal.
2. Sertakan Bukti Pendukung: Surat rekomendasi akan lebih kuat jika dilampirkan dengan bukti-bukti yang mendukung alasan pemberhentian. Misalnya, salinan daftar hadir rapat, berita acara rapat yang membahas pelanggaran, hasil investigasi, atau dokumen relevan lainnya.
3. Rujuk Dasar Hukum: Sebutkan pasal atau ayat dari peraturan perundang-undangan (UU, PP, Permendagri, Perda, Perdes Tata Tertib) yang menjadi dasar usulan pemberhentian. Ini menunjukkan bahwa proses dilakukan berdasarkan hukum.
4. Gunakan Bahasa Formal: Meskipun artikel ini bergaya casual, surat rekomendasi itu sendiri adalah dokumen resmi. Gunakan bahasa Indonesia yang baku, lugas, dan formal. Hindari singkatan atau bahasa sehari-hari.
5. Cek Kelengkapan Administrasi: Pastikan semua komponen surat (nomor, tanggal, lampiran, perihal, alamat tujuan, tanda tangan, stempel) sudah lengkap dan benar. Salah administrasi bisa menghambat proses.
6. Proses Internal BPD/Desa Selesai: Surat rekomendasi ini diterbitkan setelah proses internal di BPD atau Pemerintah Desa selesai dilakukan, termasuk klarifikasi dan pengambilan keputusan melalui rapat. Pastikan berita acara rapat dan notulen terkait sudah disiapkan.
7. Kirim Melalui Jalur yang Benar: Sesuai ketentuan, surat rekomendasi dari desa untuk Bupati/Walikota biasanya disampaikan melalui Camat. Pastikan surat dikirim melalui jalur birokrasi yang ditetapkan.
8. Arsip dan Dokumentasi: Simpan salinan surat rekomendasi dan semua dokumen pendukungnya sebagai arsip. Dokumentasi yang baik sangat penting jika di kemudian hari timbul sengketa hukum.

Memproses surat rekomendasi ini juga memerlukan koordinasi antarlembaga. Dari BPD ke Pemerintah Desa (jika mekanisme melalui Kepala Desa), dari Desa ke Kecamatan, dan dari Kecamatan ke Kabupaten/Kota. Komunikasi yang baik antar-tingkat pemerintahan dapat memperlancar proses.

Potensi Tantangan dalam Proses Pemberhentian¶

Proses pemberhentian anggota BPD, meskipun memiliki dasar hukum, seringkali tidak mulus. Ada beberapa potensi tantangan yang bisa dihadapi:

1. Resistensi dari Anggota yang Bersangkutan: Anggota BPD yang diusulkan diberhentikan mungkin tidak terima dan melakukan perlawanan, baik secara politis maupun hukum. Mereka bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
2. Isu Politik Lokal: Pemberhentian bisa terkait dengan dinamika politik di tingkat desa atau kecamatan. Keputusan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai kepentingan.
3. Kelemahan Bukti: Jika alasan pemberhentian tidak didukung bukti yang kuat atau proses klarifikasi tidak dilakukan secara adil, rekomendasi bisa ditolak atau digugat.
4. Proses di Tingkat Kabupaten/Kota: Birokrasi di tingkat kabupaten/kota mungkin memerlukan waktu lama untuk memverifikasi dan memproses usulan, apalagi jika ada banyak kasus serupa atau ada keraguan mengenai prosedur di tingkat desa.
5. Interpretasi Peraturan: Terkadang, ada perbedaan interpretasi mengenai pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberhentian.

Untuk menghadapi tantangan ini, kuncinya adalah memastikan bahwa seluruh proses sejak awal dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur serta dasar hukum yang berlaku. Due process harus dijunjung tinggi, termasuk memberikan kesempatan kepada anggota BPD yang bersangkutan untuk membela diri. Dokumentasi yang lengkap dan akurat sangat penting sebagai bukti bahwa prosedur telah diikuti dengan benar.

Kesimpulan¶

Surat rekomendasi pemberhentian anggota BPD adalah dokumen penting dalam tahapan proses pemberhentian anggota lembaga desa tersebut. Surat ini berfungsi sebagai usulan resmi dari tingkat desa (BPD atau Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian. Pembuatan surat ini harus didasarkan pada alasan yang sah menurut undang-undang, melalui proses internal di BPD atau desa, dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.

Memahami komponen surat, dasar hukum, dan prosesnya secara menyeluruh sangat penting bagi aparatur desa, anggota BPD lainnya, maupun masyarakat untuk memastikan bahwa proses pemberhentian berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Surat rekomendasi yang disusun dengan benar mencerminkan profesionalisme dan ketaatan pada aturan, yang pada akhirnya akan memperlancar proses administrasi di tingkat kabupaten/kota.

Penting untuk diingat bahwa surat ini bukan keputusan akhir, melainkan rekomendasi yang akan ditinjau dan diputuskan oleh pejabat berwenang di tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, kelengkapan dan keakuratan isi surat, serta kelancaran proses sebelumnya di tingkat desa, sangat menentukan apakah rekomendasi ini akan ditindaklanjuti atau tidak.

Punya pengalaman terkait proses ini? Atau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut tentang contoh surat rekomendasi pemberhentian BPD ini? Yuk, diskusi di kolom komentar di bawah!