Contoh Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018: Gampang Urus Pajak UMKM Pakai Ini!

Table of Contents

Buat kamu yang punya usaha, apalagi yang masih skala UMKM, pasti familiar atau paling tidak pernah dengar soal Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Skema pajak ini memang dibuat khusus untuk mempermudah pelaku UMKM dalam menghitung dan membayar pajaknya. Nah, salah satu dokumen penting yang kadang bikin bingung adalah Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018. Apa itu dan kenapa penting banget? Yuk, kita bedah bareng.

Apa Itu PP 23 Tahun 2018?¶

PP 23 Tahun 2018 adalah peraturan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Intinya, buat kamu yang punya usaha dengan omzet (peredaran bruto) nggak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun, kamu bisa memilih untuk dikenakan PPh Final dengan tarif cuma 0,5%. Tarif ini turun lho, sebelumnya di PP 46 Tahun 2013 tarifnya 1%. Tujuannya jelas, pemerintah mau kasih keringanan dan dukungan buat UMKM supaya bisa berkembang.

Skema ini beda banget sama perhitungan pajak PPh normal yang pakai pembukuan rumit atau Pencatatan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Dengan PP 23/2018, kamu cukup catat total omzet bulanan, kalikan 0,5%, dan itulah jumlah pajak yang harus disetor. Gampang kan?

Siapa yang Bisa Menggunakan Skema Pajak Ini?¶

Tidak semua pengusaha otomatis bisa pakai skema PPh Final 0,5% ini. Ada kriterianya. Wajib Pajak (WP) yang bisa memanfaatkan PP 23/2018 adalah:

• Wajib Pajak Orang Pribadi (OP): Kamu yang menjalankan usaha atas nama pribadi.
• Wajib Pajak Badan: Ini termasuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tapi, ada kecualinya nih. Skema ini tidak berlaku untuk:

• WP yang memilih untuk dikenai PPh normal (menggunakan pembukuan atau NPPN).
• WP Badan yang berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau WP Badan yang didirikan di luar negeri tapi punya cabang di Indonesia.
• WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap lebih dari 14 hari dalam satu masa pajak, serta WP Badan yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang tersebut (ini biasanya pedagang kaki lima yang modalnya kecil banget).
• WP yang menerima penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (misalnya, akuntan, pengacara, arsitek, dokter, notaris, PPAT, penilai, aktuaris, seniman, olahragawan, penceramah, moderator, dll). Mereka punya aturan pajak sendiri.
• WP Badan berbentuk PT yang punya modal ditempatkan dan disetor lebih dari Rp 50 miliar (ini masuk kategori WP Badan besar).
• Joint Operation (JO) atau Kerja Sama Operasi (KSO).

Jadi, kalau usahamu berbentuk PT tapi modalnya di bawah Rp 50 miliar, atau CV/Firma/Koperasi/BUMDes, atau kamu usaha sendiri (OP) selain yang disebut di pengecualian, dan omzet setahun nggak lebih dari Rp 4,8 miliar, kamu eligible untuk pakai skema 0,5% ini.

Pentingnya Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018¶

Nah, di sinilah Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 jadi penting banget. Surat ini bukan sekadar “pengakuan” dari kantor pajak bahwa kamu pakai skema 0,5%. Tapi, ini adalah dokumen legal yang membuktikan status pajak usahamu kepada pihak lain, terutama kepada pelanggan atau lawan transaksi yang melakukan pemotongan pajak.

Secara umum, kalau ada badan usaha atau instansi yang membayar penghasilan kepada WP, mereka wajib memotong PPh Pasal 23 (untuk jasa, sewa, dll.) atau PPh Pasal 4 ayat (2) (untuk sewa tanah/bangunan, hadiah undian, dll). Nah, kalau kamu punya Surat Keterangan PP 23/2018, kamu bisa menyerahkan fotokopinya kepada pelangganmu. Tujuannya? Supaya pelangganmu tidak melakukan pemotongan pajak atas pembayaran yang mereka lakukan kepadamu!

Ini penting banget karena kalau dipotong PPh oleh pelanggan (misalnya PPh 23 2% atau PPh 4(2) 2%), kamu bisa mengalami double taxation sementara waktu. Kamu sudah bayar PPh Final 0,5% setiap bulan berdasarkan omzetmu, eh pendapatanmu juga dipotong lagi oleh pelanggan. Kalaupun nanti potongan itu bisa diperhitungkan di SPT Tahunan (yang mana kadang ribet prosesnya), kan lebih enak kalau dari awal tidak dipotong sama sekali oleh pelanggan, karena kamu sudah punya kewajiban setor sendiri PPh Final 0,5% atas omzetmu.

Mengapa Surat Keterangan Itu Krusial?¶

Bayangkan kamu jualan jasa ke sebuah perusahaan besar. Sesuai aturan perpajakan normal, pembayaran jasa itu seharusnya dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% oleh perusahaan tersebut. Tapi, kamu adalah WP UMKM yang pakai skema PP 23/2018 dan bayar pajak 0,5% dari omzet. Tanpa Surat Keterangan PP 23/2018, perusahaan itu tidak tahu bahwa kamu pakai skema 0,5% dan kemungkinan besar tetap akan memotong PPh 23.

Dengan menunjukkan Surat Keterangan itu, kamu memberitahu perusahaan tersebut, “Saya WP UMKM yang sudah bayar PPh Final 0,5% sendiri setiap bulan, jadi Anda (pelanggan) tidak perlu memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran ini.” Ini sah secara hukum dan diakui oleh kantor pajak. Jadi, Surat Keterangan ini berfungsi sebagai bukti dan mandat untuk tidak dipotong pajak oleh pihak lain.

Fakta Menarik: Kebanyakan WP UMKM yang memenuhi syarat PP 23/2018 memilih skema ini karena kemudahannya. Data dari DJP menunjukkan bahwa jumlah WP yang memanfaatkan fasilitas ini sangat besar, mencerminkan betapa pentingnya skema ini dalam ekosistem bisnis di Indonesia. Keberadaan Surat Keterangan inilah yang menjadi jembatan antara WP UMKM dengan lawan transaksinya dalam hal kewajiban pemotongan pajak.

Image just for illustration

Bagaimana Cara Mendapatkan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018?¶

Proses mendapatkan Surat Keterangan ini sekarang jauh lebih mudah daripada dulu. Kamu tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan antri. Semuanya bisa diurus secara online melalui portal DJP Online.

Berikut langkah-langkah umumnya:

1. Pastikan Kamu Punya EFIN: Nomor Identitas Digital (EFIN) ini penting untuk bisa login dan mengakses layanan di DJP Online. Kalau belum punya, urus dulu ke KPP terdekat atau melalui saluran yang disediakan DJP.
2. Akses DJP Online: Buka website DJP Online (djponline.pajak.go.id) dan login menggunakan NPWP dan passwordmu.
3. Pilih Menu Layanan: Setelah berhasil login, cari menu “Layanan”.
4. Pilih e-SKT: Di dalam menu Layanan, cari dan klik pilihan “e-SKT” (Elektronik Surat Keterangan Terdaftar) atau nama menu lain yang mengarah ke pengajuan surat keterangan.
5. Isi Formulir Pengajuan: Akan muncul formulir digital yang perlu kamu isi. Data yang diminta biasanya terkait identitas WP, alamat, jenis usaha, dan pernyataan bahwa kamu memenuhi kriteria PP 23/2018 (omzet bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun terakhir sebelum tahun pengajuan).
6. Kirim Pengajuan: Setelah yakin semua data terisi dengan benar, kirim pengajuanmu.
7. Unduh Surat Keterangan: Jika pengajuanmu diterima dan sistem memverifikasi bahwa kamu memenuhi syarat, Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 akan langsung diterbitkan secara elektronik. Kamu bisa langsung mengunduh dan mencetaknya.

Prosedur Pengajuan Online:

Proses di DJP Online ini dirancang otomatis. Sistem akan memverifikasi data NPWP dan riwayat pelaporan pajakmu (terutama SPT Tahunan terkait omzet). Jika data memenuhi kriteria, surat keterangan langsung terbit. Ini yang bikin prosesnya cepat dan efisien. Kamu nggak perlu menunggu lama berhari-hari. Dalam hitungan menit pun bisa langsung dapat suratnya kalau sistem lancar dan datamu akurat.

Pastikan kamu mengisi data dengan jujur dan benar sesuai kondisi usahamu. Kesalahan pengisian data bisa membuat pengajuanmu ditolak atau bahkan menimbulkan masalah perpajakan di kemudian hari.

Contoh Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018¶

Perlu dicatat, Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem mereka. Formatnya sudah baku dan distandarisasi. Kamu tidak bisa membuatnya sendiri secara manual. Contoh yang bisa saya berikan di sini adalah deskripsi dari elemen-elemen yang ada di dalam surat tersebut, bukan template kosong yang bisa kamu isi dan cetak sendiri.

Secara umum, struktur dan isi Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 yang diterbitkan DJP akan mencakup:

Struktur Umum Surat Keterangan¶

1. Kop Surat: Identitas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) penerbit, lengkap dengan alamat dan kontak.
2. Judul Surat: Biasanya tercantum jelas “SURAT KETERANGAN”.
3. Nomor dan Tanggal: Nomor surat dan tanggal diterbitkannya surat tersebut. Ini penting untuk keperluan administrasi dan verifikasi.
4. Identitas Wajib Pajak: Data lengkap WP yang mengajukan, meliputi:
   • Nama Wajib Pajak (sesuai NPWP)
   • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
   • Alamat Terdaftar (sesuai data di KPP)
5. Pernyataan Kriteria: Bagian inti surat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang disebutkan di atas memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
6. Penjelasan Kewajiban: Menyebutkan kewajiban WP terkait, yaitu menyetor sendiri PPh Final sebesar 0,5% dari omzet bruto setiap bulan.
7. Penjelasan Hak (Penting untuk Lawan Transaksi): Menyatakan bahwa atas pembayaran yang diterima oleh WP yang memiliki surat keterangan ini, tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pihak yang membayar penghasilan. Inilah bagian yang harus kamu tunjukkan ke pelangganmu.
8. Masa Berlaku/Catatan Tambahan: Mungkin ada catatan tentang masa berlaku surat keterangan atau kondisi lain yang menyebabkan surat ini tidak lagi berlaku (misalnya, jika omzet sudah melebihi Rp 4,8 miliar atau jika WP memilih skema normal). Masa berlaku skema PP 23/2018 itu sendiri juga dicantumkan (batas waktu 7, 4, atau 3 tahun).
9. Pengesahan: Tanda tangan dan nama terang Pejabat yang berwenang (misalnya, Kepala KPP atau pelaksana yang ditunjuk), serta cap dinas KPP.

Perlu Diperhatikan¶

• Format Baku: Ingat, format ini resmi dari DJP. Kamu akan mendapatkan file PDF yang sudah lengkap dengan nomor, tanggal, dan data kamu setelah pengajuan di DJP Online disetujui.
• Bukan Template Kosong: Contoh di atas adalah deskripsi isinya, bukan template yang bisa diisi sendiri. Keaslian surat ini terletak pada penerbitannya oleh sistem DJP dan tanda tangan elektronik/resmi dari pejabat KPP.
• Gunakan Fotokopi: Untuk keperluan transaksi dengan pelanggan, kamu cukup memberikan fotokopi Surat Keterangan yang asli (yang kamu unduh dari DJP Online). Simpan baik-baik file aslinya.

Contoh visual (ilustrasi) dari tampilannya:

Image just for illustration

Tampilannya akan mirip seperti dokumen resmi pada umumnya, ada kop surat, nomor surat, data WP, isi pernyataan, dan pengesahan.

Manfaat Memiliki Surat Keterangan Ini¶

Memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 memberikan beberapa keuntungan signifikan bagi WP UMKM:

1. Kepastian Hukum: Memberikan kepastian bahwa kamu memang berhak menggunakan skema PPh Final 0,5%.
2. Tidak Dipotong PPh Oleh Pelanggan: Ini manfaat paling praktis dalam transaksi sehari-hari. Omzet yang kamu terima dari pelanggan menjadi utuh tanpa ada potongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4(2) oleh mereka. Kamu hanya perlu menyetor 0,5% dari total omzetmu sendiri.
3. Mengurangi Sengketa Pajak: Dengan adanya surat keterangan ini, potensi sengketa atau kebingungan dengan pelanggan mengenai pemotongan pajak bisa dihindari. Mereka punya dasar yang kuat untuk tidak memotong pajakmu.
4. Kemudahan Administrasi: Mengurangi keribetan administrasi terkait bukti potong pajak dari pelanggan. Kamu tidak perlu mengumpulkan bukti potong dari berbagai pelanggan untuk dikreditkan atau diperhitungkan nantinya.

Apa yang Terjadi Jika Tidak Punya Surat Keterangan?¶

Meskipun kamu memenuhi kriteria PP 23/2018 dan rutin menyetor PPh Final 0,5% setiap bulan, jika kamu tidak punya Surat Keterangan PP 23/2018 dan bertransaksi dengan pelanggan (terutama badan usaha atau instansi pemerintah), pelanggan tersebut wajib melakukan pemotongan PPh sesuai aturan umum yang berlaku (misalnya PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4(2)).

Akibatnya:

• Pendapatanmu Terpotong: Uang yang kamu terima dari pelanggan akan terpotong sekian persen (lebih besar dari 0,5%).
• Potensi Pembayaran Ganda: Kamu tetap punya kewajiban menyetor 0,5% dari total omzetmu setiap bulan. Artinya, ada bagian omzet yang sudah kamu bayar pajaknya 0,5%, tapi juga dipotong lagi oleh pelanggan dengan tarif yang berbeda. Ini bikin repot.
• Kerumitan Administrasi: Untuk menghindari kerugian dari pembayaran ganda, kamu mungkin perlu mengurus pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau memperhitungkan potongan tersebut di SPT Tahunan (jika memungkinkan sesuai aturan). Proses ini biasanya butuh waktu dan effort ekstra.

Jadi, meskipun secara substansi kamu berhak pakai skema 0,5%, tanpa bukti formal berupa Surat Keterangan, kamu akan kesulitan “membela diri” di hadapan pelanggan dan menghindari pemotongan pajak oleh mereka. Makanya, punya Surat Keterangan ini penting banget!

Masa Berlaku dan Perubahan Skema¶

Skema PPh Final 0,5% berdasarkan PP 23/2018 ini punya batas waktu tertentu untuk setiap WP yang memanfaatkannya. Ini sering disebut sebagai “sunset clause”. Tujuannya agar WP UMKM bisa “naik kelas” dan beralih ke skema pajak normal setelah periode tertentu.

Masa berlaku maksimal penggunaan skema PP 23/2018 dihitung sejak WP terdaftar sebagai WP dengan peredaran bruto tertentu, yaitu:

• 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
• 4 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, CV, dan Firma.
• 3 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Setelah masa berlaku ini habis, atau jika omzetmu dalam satu tahun pajak sudah melebihi Rp 4,8 miliar, atau jika kamu memilih untuk beralih ke skema normal, kamu wajib menggunakan skema PPh normal (PPh Pasal 25/29) yang dihitung berdasarkan laba bersih.

Surat Keterangan PP 23/2018 yang kamu miliki biasanya mencantumkan informasi mengenai masa berlaku ini, atau setidaknya mengacu pada peraturan yang mengatur masa berlaku tersebut. Jadi, jangan lupa cek masa berlaku surat dan siapkan diri untuk beralih ke skema pajak normal jika masa berlakunya sudah mau habis atau bisnismu sudah makin besar dan omzetnya di atas Rp 4,8 miliar.

Fakta Menarik Lain: Pengaturan masa berlaku ini adalah cara pemerintah mendorong UMKM untuk mulai belajar administrasi keuangan yang lebih rapi (pembukuan) sehingga siap untuk dikenai pajak berdasarkan laba bersih, mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya.

Tips Mengelola Pajak PP 23/2018¶

Agar urusan pajakmu lancar di bawah skema PP 23/2018, ikuti tips ini:

1. Segera Urus Surat Keterangan: Jangan tunda-tunda. Begitu memenuhi syarat, langsung ajukan secara online. Ini akan mempermudah transaksimu dengan pelanggan.
2. Catat Omzet Harian/Mingguan: Disiplin mencatat peredaran bruto atau omzet usahamu setiap hari atau setiap minggu. Ini kunci utama karena pajak 0,5% dihitung dari angka ini. Gunakan tools sederhana seperti spreadsheet atau aplikasi pencatatan keuangan.
3. Hitung dan Setor PPh Final Tepat Waktu: PPh Final 0,5% wajib disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Contoh: Omzet bulan Januari dihitung pajaknya, lalu disetor paling lambat tanggal 10 Februari. Jangan sampai telat! Gunakan kode billing yang benar.
4. Laporkan dalam SPT Tahunan: Meskipun sudah disetor bulanan, penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final 0,5% tetap wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.
5. Pantau Omzet Tahunan: Awasi terus total omzet brutomu dalam setahun. Jika sudah mendekati atau melewati Rp 4,8 miliar, bersiaplah untuk beralih ke skema pajak normal di tahun pajak berikutnya.
6. Pahami Masa Berlaku: Catat kapan masa berlaku skema PP 23/2018 untuk usahamu akan berakhir (3, 4, atau 7 tahun). Manfaatkan sisa waktu tersebut untuk mulai belajar pembukuan atau pencatatan NPPN agar siap beralih.
7. Simpan Bukti Setor: Arsipkan semua bukti setor PPh Final 0,5% (SSP atau bukti bayar online) dan Surat Keterangan PP 23/2018 dengan rapi. Ini penting jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk verifikasi atau pemeriksaan.

Fakta Menarik Seputar PP 23/2018¶

• Penurunan Tarif: Penurunan tarif dari 1% ke 0,5% adalah salah satu stimulus pajak paling signifikan untuk UMKM dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor ini.
• Kemudahan Administrasi: Skema 0,5% ini secara drastis menyederhanakan perhitungan pajak dibandingkan skema normal yang mengharuskan perhitungan laba/rugi yang kompleks. Ini cocok untuk UMKM yang sumber daya akuntansinya mungkin terbatas.
• Validasi Online: Penerbitan Surat Keterangan secara online adalah terobosan besar dalam pelayanan publik perpajakan, mengurangi birokrasi tatap muka dan mempercepat proses.
• Bukan Kewajiban, Tapi Pilihan (Awalnya): Sejak PP 23/2018 berlaku, WP UMKM yang memenuhi syarat bisa memilih untuk pakai skema 0,5% atau langsung pakai skema normal. Namun, bagi yang sudah pakai PP 46/2013 (tarif 1%), mereka otomatis beralih ke 0,5% di PP 23/2018. Bagi yang baru terdaftar, bisa memilih. Pilihan ini berlaku sampai batas waktu 3, 4, atau 7 tahun tersebut. Setelah itu, wajib ke skema normal.

Skema PP 23/2018 dan Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 adalah fasilitas yang sangat membantu UMKM. Memahaminya dan memanfaatkannya dengan benar bisa membuat urusan pajakmu jadi jauh lebih ringan dan tertib. Jangan remehkan pentingnya surat keterangan itu ya!

Kesimpulan¶

Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 adalah dokumen penting bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% dari omzet bruto. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa WP memenuhi kriteria dan berhak dikenai PPh Final 0,5%. Manfaat utamanya adalah WP tidak akan dipotong PPh oleh lawan transaksinya yang melakukan pembayaran, sehingga omzet diterima utuh dan kewajiban pajak 0,5% disetor sendiri setiap bulan. Mendapatkan surat ini kini mudah melalui layanan e-SKT di DJP Online. Memahami cara mendapatkannya, struktur isinya, dan pentingnya memiliki surat ini akan sangat membantu kelancaran operasional bisnismu terkait aspek perpajakan. Ingat juga tentang masa berlaku skema ini dan persiapkan diri untuk masa transisi ke skema pajak normal di kemudian hari.

Nah, gimana? Sudah lebih jelas kan tentang Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 ini?

Punya pengalaman mengurus surat ini atau pertanyaan lain terkait PP 23/2018? Jangan ragu share di kolom komentar ya!