Begini Cara Bikin Surat Permohonan Cicilan Pajak dengan Mudah

Table of Contents

Membayar pajak tepat waktu memang kewajiban, tapi kadang kondisi finansial nggak sesuai rencana, kan? Utang pajak bisa menumpuk dan rasanya berat banget kalau harus dibayar sekaligus dalam jumlah besar. Nah, untungnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan opsi untuk meringankan bebanmu. Salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan pembayaran utang pajak secara cicilan. Ini adalah solusi buat kamu yang really lagi kesulitan likuiditas tapi punya niat baik buat melunasi kewajiban.

Mengajukan cicilan utang pajak bukan berarti kamu lepas dari kewajiban, ya. Ini lebih ke cara untuk mengatur pembayaran agar nggak memberatkan dan kamu bisa tetap patuh. Prosesnya membutuhkan surat permohonan resmi yang ditujukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat kamu terdaftar. Surat ini adalah kunci utama lho, jadi harus dibuat dengan benar dan jelas.

Image just for illustration

Siapa Saja yang Bisa Mengajukan Cicilan Utang Pajak?

Pada dasarnya, setiap Wajib Pajak (WP) yang punya utang pajak dan nggak bisa melunasi sekaligus bisa mengajukan permohonan cicilan. Tapi, tentu ada syarat-syaratnya. Syarat utama biasanya terkait dengan kemampuan membayar. Kamu harus bisa membuktikan bahwa memang ada kesulitan finansial yang bikin kamu nggak sanggup bayar lunas, tapi di sisi lain, kamu masih mampu buat nyicil. Kesulitan finansial ini bisa macam-macam sebabnya, misalnya:

• Mengalami kerugian usaha yang signifikan.
• Terkena dampak bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya yang mengganggu aktivitas usaha atau finansial pribadi.
• Ada kondisi lain di luar kendali yang menyebabkan kesulitan likuiditas.

Penting dicatat, permohonan cicilan ini hanya bisa diajukan untuk utang pajak yang sudah ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak (STP), atau surat keputusan lainnya. Utang pajak yang belum ditetapkan, misalnya pajak yang belum dilaporkan di SPT atau pajak yang masih dalam proses pemeriksaan, biasanya belum bisa dimohonkan cicilan sampai ada penetapan resminya.

Kenapa Sebaiknya Mengajukan Cicilan daripada Menunda Begitu Saja?

Menunda pembayaran utang pajak tanpa pemberitahuan atau permohonan resmi itu berisiko besar. Kamu akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga yang terus bertambah per bulan. Selain itu, DJP juga punya kewenangan untuk melakukan tindakan penagihan pajak, mulai dari teguran sampai penyitaan aset. Serem kan?

Dengan mengajukan permohonan cicilan, kamu menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang. Jika disetujui, sanksi bunga akibat keterlambatan pembayaran sebelum disetujuinya cicilan tetap berlaku, namun sanksi penagihan yang lebih berat bisa dihindari selama kamu mematuhi jadwal cicilan yang sudah disepakati. Ini memberikan breathing room buat mengatur keuanganmu. Selain itu, kamu jadi punya kepastian hukum terkait utang pajakmu.

Image just for illustration

Proses Pengajuan Permohonan Cicilan Utang Pajak

Prosesnya nggak terlalu rumit kok, tapi butuh ketelitian. Secara umum, langkahnya begini:

1. Identifikasi Utang Pajak: Pastikan jumlah utang pajakmu, jenis pajaknya, dan tahun pajaknya. Ini bisa dilihat di surat ketetapan pajak atau STP yang kamu terima.
2. Evaluasi Kemampuan Bayar: Hitung berapa jumlah cicilan per bulan yang realistis bisa kamu bayar tanpa mengganggu kelangsungan hidup atau usahamu. Pertimbangkan berapa lama kamu sanggup mencicil. DJP biasanya punya batasan maksimum jumlah cicilan (misalnya, sampai 12 bulan atau lebih, tergantung peraturan terbaru dan jumlah utang).
3. Siapkan Dokumen Pendukung: Ini krusial! Kamu perlu bukti kenapa kamu kesulitan bayar lunas. Dokumen ini bisa berupa laporan keuangan (laba rugi, neraca), catatan arus kas, bukti kerugian (jika karena usaha), surat keterangan bencana (jika relevan), atau dokumen lain yang menunjukkan kondisi finansialmu. Semakin kuat buktinya, semakin besar kemungkinan permohonanmu disetujui.
4. Susun Surat Permohonan: Buat surat permohonan resmi yang ditujukan ke Kepala KPP tempat kamu terdaftar. Surat ini harus memuat semua informasi yang dibutuhkan.
5. Ajukan Permohonan: Surat permohonan beserta dokumen pendukung bisa diajukan secara langsung ke KPP atau melalui saluran online jika tersedia (misalnya, via DJP Online, tergantung fitur yang disediakan). Saat mengajukan langsung, minta tanda terima ya sebagai bukti.
6. Proses Penelitian oleh DJP: Pihak KPP akan meneliti permohonanmu, termasuk meninjau alasan kesulitan finansial dan kemampuanmu membayar cicilan. Mereka mungkin akan meminta data tambahan atau melakukan klarifikasi.
7. Penerbitan Keputusan: Setelah penelitian selesai, KPP akan menerbitkan surat keputusan. Isinya bisa menyetujui permohonanmu (beserta rincian cicilan yang disetujui) atau menolak permohonanmu.

Apa Saja yang Wajib Ada dalam Surat Permohonan Cicilan?

Surat permohonanmu harus lengkap dan jelas agar memudahkan petugas pajak memprosesnya. Beberapa elemen penting yang wajib ada antara lain:

• Identitas Lengkap Wajib Pajak: Nama/Nama Badan, NPWP, Alamat terdaftar, Nomor Telepon yang bisa dihubungi.
• Rincian Utang Pajak: Jelaskan utang pajak mana yang ingin dicicil. Sebutkan jenis pajaknya (PPh Badan, PPN, dll.), Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan Nomor serta Tanggal Surat Ketetapan Pajak/STP yang terkait. Sertakan juga jumlah utang pajaknya.
• Alasan Permohonan: Jelaskan secara rinci dan jujur mengapa kamu kesulitan membayar utang pajak tersebut secara lunas. Hubungkan dengan kondisi finansialmu dan lampirkan bukti-bukti pendukung.
• Rencana Pembayaran Cicilan: Ajukan proposal cicilanmu. Sebutkan berapa kali cicilan yang kamu harapkan (misalnya, 12 kali), berapa besar nominal setiap cicilan, dan kapan jadwal pembayaran setiap cicilannya (misalnya, paling lambat tanggal 15 setiap bulan). Pastikan total cicilan sama dengan jumlah utang pajakmu.
• Pernyataan Bersedia Membayar: Tunjukkan komitmenmu untuk melunasi utang sesuai jadwal yang kamu ajukan atau yang nanti disetujui DJP.
• Daftar Dokumen Pendukung: Sebutkan dokumen apa saja yang kamu lampirkan bersama surat permohonan ini.

Contoh Surat Permohonan Cicilan Utang Pajak

Berikut adalah contoh struktur dan isi surat permohonan cicilan utang pajak yang bisa kamu jadikan panduan. Ingat, sesuaikan detailnya dengan kondisi dan data utang pajakmu ya.

---

[Kop Surat Perusahaan atau Alamat Lengkap Pribadi]

Nomor : [Nomor Surat - dibuat sendiri, contoh: 001/SP-Cicilan/VI/2024]
Lampiran : [Sebutkan jumlah dokumen pendukung, contoh: 5 (lima) berkas]
Perihal : Permohonan Pembayaran Utang Pajak Secara Cicilan

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak [Nama KPP Pratama tempat terdaftar]
di [Kota KPP Pratama]

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Lengkap Wajib Pajak Pribadi atau Nama Direktur/Pengurus untuk Badan]
NPWP : [Nomor Pokok Wajib Pajak]
Alamat : [Alamat Lengkap sesuai data di KPP]
Jabatan : [Untuk WP Badan, sebutkan jabatan, contoh: Direktur Utama]
Nama Badan : [Untuk WP Badan, sebutkan nama badan usaha]

Selaku Wajib Pajak / mewakili Wajib Pajak [Nama WP/Badan], dengan ini mengajukan permohonan pembayaran utang pajak secara cicilan atas utang pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak : [Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) Badan]
Masa/Tahun Pajak : [Contoh: Tahun Pajak 2023]
Nomor Surat Ketetapan Pajak/STP : [Contoh: KEP-XXXX/WPJ.XX/2024 atau STP-XXXX/WPJ.XX/2024]
Tanggal Surat Ketetapan Pajak/STP : [Tanggal surat diterbitkan]
Jumlah Utang Pajak : Rp [Jumlah Utang Pajak dalam angka],- ([Terbilang jumlah utang pajak])

Alasan saya/kami mengajukan permohonan cicilan ini adalah karena [Jelaskan alasan secara detail dan jujur. Contoh: Wajib Pajak saat ini sedang mengalami kesulitan likuiditas yang berat akibat dampak Pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan omzet secara drastis sejak awal tahun 2023 hingga saat ini. Penurunan omzet tersebut sangat memukul kondisi keuangan perusahaan sehingga tidak memungkinkan untuk melunasi seluruh utang pajak tersebut sekaligus].

[Lanjutkan dengan penjelasan yang menguatkan alasan, contoh: Kondisi ini diperparah dengan adanya beban operasional yang cukup tinggi serta kewajiban membayar gaji karyawan, sehingga sisa kas yang ada tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak sesuai tanggal jatuh tempo. Kami telah berupaya melakukan efisiensi namun belum dapat sepenuhnya memulihkan kondisi keuangan secara signifikan dalam waktu dekat.]

Bersama surat ini, saya/kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai bukti pendukung kondisi keuangan Wajib Pajak saat ini [Sebutkan dokumen yang dilampirkan, contoh: Laporan Laba Rugi dan Neraca Tahun 2023 dan periode berjalan tahun 2024, Laporan Arus Kas, Rekening Koran Bank selama beberapa bulan terakhir, Surat Keterangan dari instansi terkait jika relevan (misalnya, jika terkena bencana)].

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, saya/kami mengajukan permohonan agar dapat melunasi utang pajak tersebut di atas dengan cara diangsur (cicilan) sebanyak [Jumlah Cicilan yang Diajukan, Contoh: 12 (dua belas)] kali pembayaran, dengan rincian rencana pembayaran cicilan sebagai berikut:

Cicilan ke-	Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Cicilan (Rp)	Keterangan
1	[Tanggal, bulan, tahun]	[Nominal Cicilan]
2	[Tanggal, bulan, tahun]	[Nominal Cicilan]
…	…	…
[Jumlah]	[Tanggal, bulan, tahun]	[Nominal Cicilan]
Total		[Jumlah Utang]

[Penjelasan tambahan jika perlu, contoh: Pembayaran cicilan akan kami lakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya, dimulai pada bulan [Sebutkan Bulan Mulai Cicilan] tahun [Sebutkan Tahun]. Kami akan berusaha untuk melunasi cicilan sesuai dengan jadwal tersebut.]

Kami memahami bahwa persetujuan permohonan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Kepala KPP Pratama [Nama KPP]. Kami berjanji akan melaksanakan pembayaran cicilan sesuai dengan keputusan yang nanti Bapak/Ibu Kepala KPP Pratama [Nama KPP] berikan.

Demikian permohonan ini saya/kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu Kepala KPP Pratama [Nama KPP], saya/kami mengucapkan terima kasih.

Hormat saya/kami,

[Tanda Tangan]

[Nama Lengkap Wajib Pajak Pribadi / Nama Jelas Pengurus Badan]
[Jabatan, jika WP Badan]

---

Penjelasan Setiap Bagian dalam Contoh Surat

Mari kita bedah sedikit contoh surat di atas biar kamu makin paham:

1. Kop Surat: Kalau kamu WP Badan, pakai kop surat resmi perusahaanmu. Kalau WP Pribadi, cukup tulis alamat lengkap dan nomor teleponmu di bagian atas surat. Ini menunjukkan identitas pengirim.
2. Nomor Surat dan Lampiran: Ini nomor internal kamu saja biar arsipmu rapi. Lampiran diisi dengan jumlah dokumen pendukung yang kamu sertakan.
3. Perihal: Ini intinya, menjelaskan tujuan surat. Buatlah singkat, padat, dan jelas.
4. Penerima Surat: Alamatkan ke Kepala KPP tempat kamu terdaftar. Sebutkan nama KPP dan kotanya.
5. Data Diri/Identitas WP: Bagian ini harus diisi lengkap dan sesuai dengan data yang terdaftar di KPP. Ini penting biar DJP nggak salah identifikasi.
6. Rincian Utang Pajak: Nah, ini detail utangmu. Harus spesifik: jenis pajak, masa/tahun pajak, nomor dan tanggal surat penetapan (SKP/STP), serta jumlahnya dalam angka dan terbilang. Nggak boleh ada keraguan di sini.
7. Alasan Permohonan: Ini jantungnya surat permohonanmu. Jelaskan kenapa kamu kesulitan. Jangan cuma bilang “nggak ada uang”, tapi jelaskan sebabnya. Gunakan bahasa yang profesional tapi jujur. Hubungkan kesulitan itu dengan kemampuanmu membayar sekaligus.
8. Daftar Dokumen Pendukung: Sebutkan satu per satu dokumen yang kamu lampirkan. Ini menunjukkan keseriusanmu dan memudahkan petugas memeriksa kelengkapan.
9. Rencana Pembayaran Cicilan: Ini proposalmu. Hitung dengan matang berapa kali cicilan dan nominalnya. Pastikan totalnya sesuai dengan jumlah utang. Buat tabel biar rapi dan mudah dibaca. Pilih tanggal jatuh tempo yang realistis untukmu setiap bulannya.
10. Pernyataan Komitmen: Tunjukkan itikad baikmu untuk membayar sesuai keputusan DJP, bahkan jika rencana cicilanmu nanti ada perubahan dari yang kamu ajukan.
11. Penutup: Bahasa penutup yang formal dan sopan.
12. Tanda Tangan dan Nama Jelas: Cantumkan tanda tangan aslimu (atau direktur/pengurus untuk badan) dan nama lengkap.

Tips Tambahan Agar Permohonanmu Lancar dan Disetujui

Menyusun surat saja belum cukup. Ada beberapa tips lain yang bisa kamu lakukan:

• Jujur dan Terbuka: Jangan mencoba memanipulasi data atau alasan. Petugas pajak punya cara untuk memverifikasi kondisi finansialmu. Kejujuran adalah modal utama.
• Dokumen Pendukung yang Kuat: Semakin kuat bukti yang menunjukkan kesulitan finansialmu (tapi juga kemampuan mencicil), semakin besar peluang disetujui. Laporan keuangan yang diaudit tentu lebih kuat daripada laporan manual, misalnya.
• Rencana Cicilan yang Realistis: Jangan mengajukan cicilan yang terlalu kecil per bulan sehingga jangka waktunya jadi sangat panjang, atau terlalu besar sehingga kamu sendiri nggak yakin bisa bayar. Buatlah rencana yang sustainable untuk kondisi finansialmu.
• Ajukan Tepat Waktu: Idealnya, ajukan permohonan ini segera setelah kamu menerima SKP/STP dan tahu nggak sanggup bayar lunas, dan sebelum jatuh tempo pembayaran. Jangan menunggu sampai mendekati jatuh tempo atau bahkan sudah jatuh tempo. Mengajukan setelah jatuh tempo tetap bisa, tapi sanksi bunganya akan lebih banyak.
• Pahami Peraturan Terbaru: Peraturan mengenai cicilan utang pajak bisa berubah. Pastikan kamu merujuk pada peraturan yang berlaku saat ini (biasanya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan/PMK atau Peraturan Dirjen Pajak). Kamu bisa cek di website resmi DJP atau bertanya ke KPP.
• Pantau Status Permohonan: Jangan pasif setelah mengajukan. Kalau dalam jangka waktu yang wajar belum ada kabar, coba hubungi KPP untuk menanyakan status permohonanmu.

Image just for illustration

Bagaimana Jika Permohonan Ditolak atau Disetujui dengan Syarat Berbeda?

Kalau permohonanmu ditolak, DJP akan memberikan alasan penolakannya. Kamu perlu mempelajari alasan tersebut dan mencari tahu apakah ada opsi lain. Mungkin kamu perlu melengkapi dokumen, memperbaiki alasan, atau mencari cara lain untuk pelunasan.

Jika permohonanmu disetujui tapi dengan jumlah cicilan atau jangka waktu yang berbeda dari yang kamu ajukan, kamu punya pilihan. Kamu bisa menerima keputusan tersebut dan patuh pada jadwal cicilan yang baru, atau mengajukan keberatan/banding jika ada dasar hukum yang kuat (meskipun untuk kasus cicilan ini biasanya lebih ke negoisasi awal atau menerima keputusan).

Penting diingat, jika permohonan cicilan disetujui, sanksi bunga yang sudah timbul sampai tanggal keputusan tetap harus dibayar lho. Tapi sanksi penagihan yang lebih berat bisa dihindari selama cicilan dibayar tepat waktu sesuai jadwal yang disetujui. Kalau kamu gagal membayar cicilan sesuai jadwal, maka persetujuan cicilan bisa dibatalkan, seluruh sisa utang pajak menjadi jatuh tempo dan harus dilunasi sekaligus, ditambah sanksi yang mungkin lebih besar.

Fakta Menarik Seputar Utang Pajak dan Cicilan

• Tahukah kamu? Pengajuan permohonan cicilan utang pajak ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 19, kemudian diperinci dalam peraturan pelaksana (PMK/PER Dirjen Pajak). Dasar hukumnya kuat, jadi ini memang hak WP yang diatur negara.
• Jumlah utang pajak yang bisa dicicil biasanya ada batas minimalnya. Jadi kalau utangnya kecil banget, mungkin nggak bisa diajukan cicilan, harus dilunasi sekaligus. Batas minimal ini juga bisa berubah sesuai peraturan.
• Selain cicilan, ada juga opsi permohonan penundaan pembayaran pajak. Bedanya, kalau penundaan, kamu bayar lunas tapi mundur tanggal jatuh temponya (misalnya mundur beberapa bulan). Kalau cicilan, kamu bayar bertahap per bulan. Pilih mana yang paling sesuai dengan kondisi keuanganmu.

Mengurus utang pajak memang butuh perhatian serius, tapi jangan panik ya. Dengan memahami aturannya, menyiapkan dokumen dengan baik, dan menyusun surat permohonan yang tepat, kamu punya peluang besar untuk mendapatkan keringanan berupa cicilan. Ini adalah salah satu cara DJP untuk membantu WP yang kesulitan namun tetap punya komitmen untuk memenuhi kewajibannya.

Nah, sekarang kamu sudah punya gambaran lengkap dan contoh suratnya. Ingat, contoh ini hanya template. Kamu harus sesuaikan isinya dengan data dan kondisi riil kamu atau badan usahamu. Teliti lagi angka-angka utang pajaknya, hitung kemampuan cicilanmu, dan siapkan dokumen pendukung yang relevan.

Jangan ragu untuk bertanya ke account representative (AR) kamu di KPP jika ada hal yang kurang jelas sebelum mengajukan permohonan. Mereka ada untuk membantu kok.

Punya pengalaman mengajukan cicilan utang pajak? Atau ada pertanyaan seputar contoh surat ini? Bagikan pengalamanmu atau tanyakan di kolom komentar di bawah ya!