Begini Cara Bikin Addendum SPK Plus Contohnya Biar Gampang

Table of Contents

Addendum, atau kadang disebut juga amandemen, adalah dokumen tambahan yang dibuat untuk mengubah, memperjelas, atau menambahkan klausul pada dokumen perjanjian yang sudah ada. Dalam konteks Surat Perintah Kerja (SPK), addendum berfungsi sebagai “lampiran” atau “koreksi” resmi terhadap SPK awal yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan pelaksana kerja. Jadi, kalau ada hal-hal di SPK yang butuh diubah setelah SPK ditandatangani, solusinya bukan bikin SPK baru, tapi bikin addendum ini.

Image just for illustration

Kenapa Addendum SPK Itu Penting?

Bayangkan kamu lagi ngerjain proyek pembangunan atau layanan tertentu berdasarkan SPK. Di tengah jalan, ternyata ada perubahan rencana. Mungkin scope kerjanya jadi bertambah, waktu pengerjaannya mundur, atau biayanya ikut berubah karena ada penyesuaian. Nah, kalau perubahan ini cuma disepakati lisan, nanti bisa ribet di kemudian hari kalau ada perselisihan. Addendum ini yang melegalkan perubahan tersebut.

Dokumen addendum memastikan bahwa setiap perubahan disepakati secara tertulis oleh kedua pihak. Ini memberikan kepastian hukum dan menghindari misscommunication yang bisa merugikan salah satu atau bahkan kedua pihak. Tanpa addendum, perubahan yang dilakukan bisa dianggap tidak sah atau di luar kesepakatan awal, yang bisa berujung pada masalah pembayaran atau kualitas pekerjaan.

Kapan Addendum SPK Dibutuhkan?¶

Addendum SPK biasanya diperlukan ketika terjadi kondisi-kondisi berikut:

Perubahan Lingkup Kerja (Scope of Work)¶

Ini salah satu alasan paling umum. Misalnya, di SPK awal cuma disepakati pengecatan dinding luar rumah. Tapi ternyata, pemilik rumah ingin sekalian mengecat pagar dan garasi. Ini berarti ada penambahan scope. Penambahan ini harus diakomodir dalam addendum, beserta dampaknya pada biaya dan waktu.

Kadang juga bisa terjadi pengurangan scope. Misalnya, ada bagian pekerjaan yang tadinya disepakati, tapi karena satu dan lain hal jadi dibatalkan. Pengurangan ini juga perlu dicatat dalam addendum agar jelas.

Perubahan Jadwal atau Waktu Pelaksanaan¶

Proyek seringkali mengalami delay atau perlu perpanjangan waktu. Bisa karena cuaca buruk, ketersediaan material yang terlambat, perubahan desain mendadak, atau masalah lain di lapangan. Jika waktu penyelesaian molor dari yang tertera di SPK awal, maka perlu addendum untuk melegalkan perpanjangan waktu tersebut.

Sebaliknya, kadang ada juga percepatan jadwal. Jika kedua pihak sepakat proyek diselesaikan lebih cepat dari target awal, ini juga bisa diatur dalam addendum, mungkin dengan insentif tambahan.

Perubahan Biaya atau Anggaran¶

Penambahan atau pengurangan scope kerja hampir pasti berdampak pada biaya. Kebutuhan material tambahan, jam kerja ekstra, atau bahkan perubahan harga material di pasaran bisa mempengaruhi total biaya proyek. Addendum diperlukan untuk mencatat perubahan angka ini secara resmi.

Selain itu, bisa juga ada penyesuaian biaya karena kondisi tak terduga di lapangan yang memerlukan penanganan khusus di luar estimasi awal. Semua perubahan finansial ini harus detail disebutkan dalam addendum.

Perubahan Spesifikasi Teknis atau Material¶

Mungkin di tengah proyek ada perubahan spesifikasi material yang digunakan. Misalnya, dari cat merek A diganti merek B yang kualitasnya berbeda, atau ukuran pipa yang tadinya 1 inci diganti 1.5 inci. Perubahan spesifikasi ini bisa mempengaruhi kualitas, biaya, atau bahkan metode kerja.

Setiap perubahan spesifikasi teknis atau material yang signifikan harus didokumentasikan dalam addendum. Ini penting untuk memastikan bahwa kualitas akhir pekerjaan sesuai dengan kesepakatan terbaru, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Perubahan Ketentuan Lainnya¶

Selain poin-poin di atas, addendum juga bisa mencakup perubahan ketentuan lain yang tercantum dalam SPK awal. Contohnya, perubahan cara pembayaran, perubahan penanggung jawab proyek dari salah satu pihak, atau penambahan klausul baru yang relevan dengan kondisi proyek saat ini. Intinya, apa pun yang menyimpang dari SPK awal dan disepakati kedua belah pihak, bisa dimasukkan ke dalam addendum.

Bagian-Bagian Penting dalam Addendum SPK¶

Sebuah addendum SPK yang baik dan sah biasanya mencakup beberapa komponen kunci:

1. Judul: Jelas menyebutkan bahwa ini adalah Addendum atau Amandemen SPK, dan merujuk pada SPK yang mana (nomor SPK). Contoh: “Addendum Nomor 1 Surat Perintah Kerja No. [Nomor SPK Awal]/[Tahun]”.
2. Identitas Para Pihak: Menyebutkan kembali identitas lengkap kedua pihak yang terikat dalam SPK awal, sama persis seperti di SPK tersebut. Ini penting untuk menegaskan bahwa addendum ini mengikat pihak yang sama.
3. Referensi SPK Awal: Secara eksplisit menyatakan bahwa addendum ini merupakan bagian tak terpisahkan dari SPK awal dan merujuk pada nomor dan tanggal SPK tersebut. Ini mengaitkan addendum dengan dokumen utamanya.
4. Maksud dan Tujuan Addendum: Menjelaskan secara singkat kenapa addendum ini dibuat, yaitu untuk melakukan perubahan pada pasal atau ketentuan tertentu dalam SPK awal.
5. Detail Perubahan: Ini adalah bagian paling krusial. Jelaskan secara rinci dan spesifik pasal atau ketentuan mana dalam SPK awal yang diubah, ditambah, atau dihapus. Sebutkan bunyi ketentuan lama dan bunyi ketentuan baru setelah diubah. Jika ada penambahan, sebutkan klausul baru tersebut. Jika ada pengurangan, sebutkan klausul mana yang dihapus.
6. Dampak Perubahan (jika ada): Jelaskan dampak dari perubahan tersebut terhadap aspek-aspek lain dalam SPK, terutama jika berkaitan dengan biaya, waktu pelaksanaan, atau kualitas/spesifikasi. Misalnya, jika ada penambahan scope, sebutkan biaya tambahan untuk scope tersebut dan durasi tambahan yang dibutuhkan.
7. Klausul Penguat: Menyatakan bahwa semua ketentuan dalam SPK awal yang tidak diubah oleh addendum ini tetap berlaku. Ini penting agar SPK awal tidak kehilangan kekuatannya secara keseluruhan.
8. Tanggal Efektif: Menyebutkan kapan addendum ini mulai berlaku. Apakah sejak tanggal ditandatangani, atau tanggal tertentu di masa depan/lampau (meskipun biasanya berlaku sejak ditandatangani).
9. Tempat dan Tanggal Pembuatan: Menyebutkan di mana dan kapan addendum ini dibuat dan ditandatangani.
10. Tanda Tangan Para Pihak: Kedua belah pihak yang terikat dalam SPK awal harus membubuhkan tanda tangan di atas meterai (jika nilai transaksi memenuhi syarat) untuk menunjukkan persetujuan resmi mereka terhadap perubahan tersebut. Sertakan nama lengkap dan jabatan penanda tangan.

Image just for illustration

Struktur dan Contoh Ringkas Detail Perubahan¶

Untuk bagian detail perubahan, penting untuk menyajikannya dengan jelas. Kamu bisa menggunakan format perbandingan atau daftar.

Contoh format perbandingan (misalnya mengubah Pasal 3 tentang Lingkup Kerja dan Pasal 5 tentang Waktu Pelaksanaan):

Aspek yang Diubah	Pasal SPK Awal	Bunyi Pasal SPK Awal	Bunyi Pasal dalam Addendum (Baru)
Lingkup Kerja	Pasal 3	Meliputi pengecatan dinding luar rumah dengan warna [warna] seluas ± [luas] m².	Meliputi pengecatan dinding luar rumah seluas ± [luas] m², pengecatan pagar seluas ± [luas pagar] m², dan pengecatan dinding garasi seluas ± [luas garasi] m², semua dengan warna [warna].
Waktu Pelaksanaan	Pasal 5	Pekerjaan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak SPK ditandatangani.	Pekerjaan dilaksanakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak SPK ditandatangani, terhitung mulai tanggal [tanggal mulai baru] dan berakhir pada tanggal [tanggal selesai baru].
Biaya	Pasal 6	Total biaya pekerjaan adalah Rp [jumlah awal], sudah termasuk material dan upah.	Total biaya pekerjaan menjadi Rp [jumlah baru], sudah termasuk material dan upah. Penambahan biaya sebesar Rp [selisih] adalah untuk mengakomodir penambahan lingkup kerja pada Pasal 3.

Atau bisa juga dengan format narasi yang jelas:

• Mengubah Ketentuan Pasal 3 mengenai Lingkup Kerja: Pasal 3 dalam SPK awal berbunyi “Meliputi pengecatan dinding luar rumah dengan warna [warna] seluas ± [luas] m².” Dengan addendum ini, Pasal 3 diubah menjadi berbunyi: “Meliputi pengecatan dinding luar rumah seluas ± [luas] m², pengecatan pagar seluas ± [luas pagar] m², dan pengecatan dinding garasi seluas ± [luas garasi] m², semua dengan warna [warna].”
• Mengubah Ketentuan Pasal 5 mengenai Waktu Pelaksanaan: Pasal 5 dalam SPK awal berbunyi “Pekerjaan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak SPK ditandatangani.” Dengan addendum ini, Pasal 5 diubah menjadi berbunyi: “Pekerjaan dilaksanakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak SPK ditandatangani, terhitung mulai tanggal [tanggal mulai baru] dan berakhir pada tanggal [tanggal selesai baru].”
• Mengubah Ketentuan Pasal 6 mengenai Biaya: Pasal 6 dalam SPK awal berbunyi “Total biaya pekerjaan adalah Rp [jumlah awal], sudah termasuk material dan upah.” Dengan addendum ini, Pasal 6 diubah menjadi berbunyi: “Total biaya pekerjaan menjadi Rp [jumlah baru], sudah termasuk material dan upah. Penambahan biaya sebesar Rp [selisih] adalah untuk mengakomodir penambahan lingkup kerja pada Pasal 3.”

Kedua format ini bisa dipakai, yang penting informasinya jelas, spesifik, dan mudah dipahami oleh kedua pihak.

CONTOH ADDENDUM SURAT PERINTAH KERJA¶

Mari kita buat contoh skenario dan addendumnya.

Skenario:

• SPK awal: Pengecatan dinding luar rumah dan perbaikan kecil di taman.
• Pelaksana: CV. Jasa Bangun Mandiri
• Pemberi Kerja: Bpk. Anto
• Nomor SPK Awal: SPK/PJCT-RMH/07/2023
• Tanggal SPK Awal: 10 Juli 2023
• Nilai SPK Awal: Rp 15.000.000,-
• Waktu Pelaksanaan Awal: 14 hari kalender.

Perubahan yang Dibutuhkan:

1. Penambahan pekerjaan: Pengecatan dinding dalam ruang tamu dan ruang keluarga.
2. Penambahan biaya: Ada biaya tambahan material dan upah untuk pengecatan dinding dalam.
3. Penambahan waktu: Pekerjaan jadi lebih banyak, butuh tambahan waktu 7 hari.
4. Ada perubahan spesifikasi cat untuk dinding dalam (pakai merek dan jenis cat yang berbeda dengan dinding luar).

Drafting Addendum:

---

ADDENDUM NOMOR 1
SURAT PERINTAH KERJA NO. SPK/PJCT-RMH/07/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal 7 bulan Agustus tahun 2023 (07-08-2023), bertempat di [Alamat Lokasi Proyek atau Kantor], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Bpk. Anto
   Alamat : [Alamat Lengkap Bpk. Anto]
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (Pemberi Kerja).

2. Nama : Sdr. Budi Santoso
   Jabatan : Direktur
   Nama Perusahaan: CV. Jasa Bangun Mandiri
   Alamat : [Alamat Lengkap CV. Jasa Bangun Mandiri]
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Jasa Bangun Mandiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Pelaksana Kerja).

Kedua belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pihak.

Bahwa Para Pihak telah terikat dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Nomor SPK/PJCT-RMH/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 (selanjutnya disebut “SPK Awal”).

Bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan penambahan pekerjaan dan penyesuaian waktu pelaksanaan, Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam SPK Awal melalui Addendum ini.

Oleh karena itu, Para Pihak dengan ini sepakat dan menyatakan mengikatkan diri dalam Addendum dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
Perubahan Ketentuan SPK Awal

Dengan ini, Para Pihak sepakat untuk mengubah, menambah, dan/atau menyesuaikan beberapa ketentuan dalam SPK Awal sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 mengenai Lingkup Kerja. Pasal 3 dalam SPK Awal yang semula berbunyi:
   “Meliputi pengecatan dinding luar rumah seluas ± 150 m² dengan menggunakan cat merek A warna krem, serta perbaikan kecil di taman (pengecatan ulang pagar taman dan perapihan area pot bunga).”
   Diubah menjadi berbunyi:
   “Meliputi pengecatan dinding luar rumah seluas ± 150 m² dengan menggunakan cat merek A warna krem, perbaikan kecil di taman (pengecatan ulang pagar taman dan perapihan area pot bunga), serta pengecatan dinding dalam ruang tamu dan ruang keluarga seluas ± 100 m² dengan menggunakan cat merek B warna putih.“

2. Mengubah ketentuan Pasal 5 mengenai Waktu Pelaksanaan. Pasal 5 dalam SPK Awal yang semula berbunyi:
   “Pekerjaan akan dilaksanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya SPK Awal.”
   Diubah menjadi berbunyi:
   “Pekerjaan akan dilaksanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya SPK Awal (10 Juli 2023), sehingga target penyelesaian pekerjaan adalah tanggal 31 Agustus 2023.”

3. Mengubah ketentuan Pasal 6 mengenai Biaya Pekerjaan. Pasal 6 dalam SPK Awal yang semula berbunyi:
   “Total biaya pekerjaan yang disepakati adalah sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), sudah termasuk biaya material, upah kerja, dan biaya overhead.”
   Diubah menjadi berbunyi:
   “Total biaya pekerjaan yang disepakati menjadi sebesar Rp 19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sudah termasuk biaya material, upah kerja, dan biaya overhead. Penambahan biaya sebesar Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ini merupakan kompensasi atas penambahan lingkup pekerjaan pengecatan dinding dalam ruang tamu dan ruang keluarga sebagaimana dimaksud dalam perubahan Pasal 3 Addendum ini.”

PASAL 2
Ketentuan Lain-Lain

Semua ketentuan dalam SPK Awal Nomor SPK/PJCT-RMH/07/2023 tanggal 10 Juli 2023 yang tidak diubah atau disesuaikan melalui Addendum ini, tetap dinyatakan berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.

PASAL 3
Penutup

Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK Awal dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SPK Awal. Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Dibuat di : [Kota]
Tanggal : 7 Agustus 2023

Pihak Pertama
(Pemberi Kerja)

[Meterai Rp 10.000]

Bpk. Anto

Pihak Kedua
(Pelaksana Kerja)

[Meterai Rp 10.000]

Sdr. Budi Santoso
Direktur CV. Jasa Bangun Mandiri

---

Penjelasan Tambahan Contoh:

Contoh di atas mencakup semua elemen penting addendum. Mulai dari judul yang jelas, identitas pihak, referensi SPK awal, detail perubahan (menggunakan format narasi per pasal), dampak perubahan (pada biaya dan waktu), klausul penguat bahwa yang lain tetap berlaku, hingga penutup dan tanda tangan bermeterai.

Perhatikan detail dalam menjelaskan perubahan:
* Pasal mana yang diubah?
* Bunyi pasal semula seperti apa?
* Bunyi pasal setelah diubah seperti apa?
* Jika ada dampak, sebutkan dampaknya secara spesifik (angka biaya, tanggal baru, dll).

Image just for illustration

Tips Membuat Addendum SPK yang Baik¶

1. Rundingkan Dulu: Jangan langsung bikin addendum sendiri. Diskusikan dulu semua perubahan yang dibutuhkan dengan pihak lain sampai ada kesepakatan bulat. Addendum itu hasil kesepakatan, bukan keputusan sepihak.
2. Merujuk SPK Awal: Pastikan addendummu jelas merujuk pada SPK awal yang mana (nomor, tanggal). Ini penting agar addendum punya dasar hukum yang kuat.
3. Sangat Spesifik: Hindari bahasa yang ambigu. Sebutkan secara detail pasal atau ayat mana yang diubah. Jelaskan perubahannya sejelas mungkin, lengkap dengan angka (biaya, durasi, kuantitas) atau spesifikasi teknis (ukuran, warna, merek).
4. Dampak Konsekuen: Pikirkan dampak dari perubahan yang kamu buat. Jika scope nambah, otomatis waktu dan biaya kemungkinan berubah. Pastikan semua dampak ini tercatat dan disepakati.
5. Gunakan Bahasa Jelas: Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak, hindari istilah hukum yang terlalu rumit jika tidak perlu. Ingat, tujuannya adalah memperjelas kesepakatan.
6. Meterai: Jika nilai transaksi pada SPK awal (atau total nilai setelah addendum) memenuhi syarat untuk dikenakan meterai, pastikan addendum juga dibubuhi meterai saat ditandatangani oleh kedua pihak. Meterai memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat di mata hukum.
7. Simpan Dokumen Asli: Setelah ditandatangani, kedua pihak harus menyimpan satu salinan asli addendum yang sudah dibubuhi meterai.

Hal yang Perlu Diperhatikan¶

• Kekuatan Hukum: Addendum yang ditandatangani oleh para pihak yang berwenang dan dibuat sesuai prosedur yang benar memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SPK awalnya. Ini berarti ketentuan dalam addendum secara sah menggantikan atau menambah ketentuan di SPK awal.
• Bukan Pengganti Penuh: Addendum bukan pengganti SPK awal. Dia hanya melengkapi atau mengubah bagian-bagian tertentu. Seluruh pasal di SPK awal yang tidak disebutkan dalam addendum tetap berlaku sepenuhnya.
• Negosiasi: Proses pembuatan addendum seringkali melibatkan negosiasi ulang, terutama jika berkaitan dengan biaya dan waktu. Pastikan negosiasi ini berjalan transparan dan adil bagi kedua pihak.
• Dokumentasi: Selain addendum, simpan juga semua bukti komunikasi (email, chat) yang mengarah pada kesepakatan addendum tersebut. Ini bisa berguna jika ada perselisihan di kemudian hari.

Image just for illustration

Membuat addendum SPK mungkin terlihat ribet, tapi percayalah, proses ini sangat penting untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Daripada nanti ribut di belakang gara-gara kesepakatan lisan yang lupa atau disalahpahami, lebih baik semua perubahan dicatat rapi dalam dokumen resmi seperti addendum ini. Addendum adalah bukti profesionalisme dan good faith dalam menjalankan sebuah proyek atau pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa kedua pihak menghargai perjanjian awal dan bersedia menyesuaikannya demi kelancaran dan kesuksesan bersama.

Jadi, jangan ragu untuk mengajukan atau membuat addendum jika memang ada kondisi di lapangan yang mengharuskan perubahan dari SPK awal. Lebih baik mencegah potensi masalah hukum atau missunderstanding di kemudian hari, kan?

Gimana, sekarang udah lebih jelas kan fungsi dan contoh addendum SPK ini? Pernah punya pengalaman bikin atau nerima addendum? Yuk, sharing di kolom komentar di bawah!