Panduan Lengkap Contoh Surat Pernyataan Tidak Menuntut Harta Gono Gini Setelah Cerai

Table of Contents

Oke, jadi gini, mungkin ada di antara kita yang pernah denger soal surat pernyataan nggak bakal nuntut harta gono gini. Dokumen ini biasanya muncul di saat-saat genting, terutama kalau lagi ada proses perceraian atau perpisahan. Intinya sih, surat ini adalah pengakuan atau janji dari salah satu pihak (atau kadang keduanya) bahwa mereka nggak akan mempermasalahkan atau menuntut pembagian aset yang diperoleh selama masa pernikahan.

Surat pernyataan ini bukan hal sepele lho. Meskipun kelihatannya cuma selembar kertas, di dalamnya terkandung komitmen besar yang punya implikasi hukum di kemudian hari. Makanya, penting banget buat kita paham seluk-beluknya sebelum memutuskan untuk membuat atau menandatanganinya. Tujuannya tentu biar nggak ada penyesalan atau masalah baru di masa depan.

Image just for illustration

Apa Sih Harta Gono Gini Itu?¶

Sebelum jauh membahas surat pernyataannya, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan harta gono gini. Harta gono gini, atau sering juga disebut harta bersama, adalah semua aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh selama masa perkawinan. Jadi, ini tuh hasil kerja keras atau perolehan lain yang didapat sejak ijab kabul sampai sah bercerai.

Contoh harta gono gini bisa macam-macam. Mulai dari rumah yang dibeli pakai uang hasil kerja bareng, mobil, tanah, tabungan di bank, deposito, saham, emas, sampai perabot rumah tangga yang dibeli setelah menikah. Penting dicatat, harta bawaan (milik masing-masing sebelum nikah) atau harta pribadi yang diperoleh dari warisan atau hibah saat nikah (dan nggak dicampur dengan harta bersama) itu bukan termasuk harta gono gini, kecuali kalau disepakati lain.

Pembagian harta gono gini ini sering jadi salah satu isu paling pelik dalam proses perceraian. Kalau nggak ada kesepakatan, urusannya bisa panjang dan melelahkan di pengadilan. Nah, surat pernyataan nggak nuntut harta gono gini ini salah satu cara untuk ‘menyelesaikan’ urusan harta ini di luar jalur pengadilan, atau setidaknya memberikan dasar yang kuat di pengadilan nanti.

Kenapa Ada yang Bikin Surat Pernyataan Ini?¶

Ada banyak banget alasan kenapa seseorang memutuskan untuk bikin surat pernyataan nggak nuntut harta gono gini. Alasan yang paling ideal sih biasanya karena kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Mereka mungkin sudah merasa pembagiannya adil di luar surat ini, atau memang salah satu pihak merasa nggak berhak atas harta tersebut.

Selain itu, surat ini bisa jadi turunan dari perjanjian pranikah (pre-nup) yang sudah dibuat sebelum menikah. Kalau di pre-nup sudah diatur soal pemisahan harta, maka surat pernyataan ini bisa jadi penegasan ulang di saat perceraian terjadi. Kadang juga, surat ini dibuat demi mempercepat proses perceraian atau menghindari drama dan konflik yang berkepanjangan soal harta.

Nggak jarang juga, surat ini dibuat karena salah satu pihak merasa memang nggak berkontribusi secara finansial atau kontribusi yang diberikan nggak sebanding dengan perolehan harta selama nikah. Alasan lainnya bisa karena kebaikan anak-anak, agar proses perpisahan orang tua tidak dibebani dengan perselisihan harta yang bisa bikin suasana makin runyam. Apa pun alasannya, motivasi di baliknya sebaiknya adalah kesepakatan yang jujur dan tanpa paksaan.

Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Ini¶

Surat pernyataan nggak nuntut harta gono gini ini punya kekuatan hukum, lho, apalagi kalau dibuat sesuai prosedur yang benar. Kekuatan hukumnya berasal dari asas kebebasan berkontrak atau kebebasan membuat pernyataan dalam hukum perdata. Kalau ditandatangani di atas meterai yang berlaku dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sah, surat ini bisa jadi bukti yang kuat di pengadilan.

Namun, penting dicatat, surat ini tidak absolut. Maksudnya, bisa aja digugat atau dipersoalkan keabsahannya di pengadilan. Kapan itu bisa terjadi? Misalnya, kalau ternyata surat ini dibuat di bawah tekanan atau paksaan dari pihak lain. Kalau ada bukti bahwa penandatanganan surat ini dilakukan secara tidak sukarela, pengadilan bisa menyatakan surat itu tidak sah.

Selain itu, surat ini juga bisa jadi nggak kuat kalau ternyata ada informasi yang disembunyikan, misalnya ada harta gono gini yang nggak diketahui oleh pihak yang membuat pernyataan. Kalau terbukti ada aset yang disembunyikan dan tidak masuk dalam pertimbangan saat surat dibuat, pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan pembatalan surat pernyataan dan meminta pembagian harta yang sebenarnya. Makanya, transparansi dan kejujuran itu krusial banget.

Bagian-Bagian Penting dalam Surat Pernyataan¶

Kalau kamu atau pasanganmu mau bikin surat pernyataan ini, ada beberapa komponen penting yang wajib ada biar suratnya jelas dan punya kekuatan hukum:

Judul Surat¶

Ini bagian paling atas. Judulnya harus jelas menerangkan isi surat, misalnya “Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Harta Gono Gini” atau “Surat Pernyataan Pengesampingan Hak Atas Harta Bersama”.

Identitas Pihak yang Menyatakan¶

Jelaskan dengan rinci siapa yang membuat pernyataan ini. Cantumkan nama lengkap, nomor KTP, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, serta alamat lengkap. Ini penting untuk identifikasi hukum.

Isi Pernyataan¶

Ini inti dari suratnya. Di sini, pihak yang menyatakan menegaskan dengan sadar dan tanpa paksaan bahwa ia tidak akan menuntut haknya atas harta gono gini yang diperoleh selama pernikahan. Sebutkan dengan jelas nama pasangannya dan tanggal pernikahannya sebagai konteks.

Daftar Harta (Opsional Tapi Disarankan)¶

Untuk menghindari keraguan di masa depan, ada baiknya (meskipun opsional) disebutkan secara spesifik aset-aset apa saja yang termasuk harta gono gini dan dilepaskan haknya. Misalnya, “Saya tidak akan menuntut hak atas rumah di Jl. Bahagia No. 12, Jakarta Selatan, mobil Honda Brio tahun 2020, dan tabungan di Bank XYZ senilai Rp 100.000.000”. Kalau nggak disebutin spesifik, bisa aja diartikan pelepasan hak atas semua harta gono gini.

Alasan Pernyataan (Opsional)¶

Kadang, mencantumkan alasan kenapa pernyataan ini dibuat bisa menambah kekuatan surat, asalkan alasannya logis dan bukan karena paksaan. Misalnya, “Pernyataan ini saya buat karena saya telah menerima sejumlah kompensasi yang saya anggap adil” atau “Pernyataan ini saya buat demi kelancaran proses perceraian dan kebaikan anak-anak”.

Tempat, Tanggal, Tanda Tangan & Saksi¶

Di bagian bawah surat, cantumkan tempat dan tanggal surat itu dibuat. Kemudian, beri ruang untuk tanda tangan pihak yang menyatakan, dan idealnya juga tanda tangan minimal 2 orang saksi. Saksi ini sebaiknya orang yang netral dan nggak punya kepentingan langsung dalam masalah ini. Tanda tangan saksi penting sebagai bukti bahwa pernyataan itu dibuat dengan sadar dan di hadapan mereka.

Meterai¶

Jangan lupakan meterai! Tempelkan meterai yang berlaku (saat ini Rp 10.000) di atas surat dan tandatangani sebagian di atas meterai, sebagian di kertas (dibubuhkan). Meterai memberikan kekuatan pembuktian di muka hukum bahwa dokumen tersebut adalah dokumen perdata yang sah.

Contoh Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Harta Gono Gini¶

Berikut adalah contoh template surat pernyataan tidak akan menuntut harta gono gini. Ingat, ini hanya contoh. Selalu konsultasikan dengan ahli hukum untuk menyesuaikannya dengan kondisi spesifik kamu.

---

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT HARTA GONO GINI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : [Nama Lengkap Anda]
Nomor KTP : [Nomor KTP Anda]
Tempat/Tanggal Lahir : [Tempat/Tanggal Lahir Anda]
Agama : [Agama Anda]
Pekerjaan : [Pekerjaan Anda]
Alamat Lengkap : [Alamat Lengkap Anda Saat Ini]
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (Pihak yang Menyatakan).

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, sadar, sukarela, dan tanpa paksaan dari pihak manapun, baik lahir maupun batin, mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah mantan suami/istri dari [Nama Lengkap Mantan Pasangan], berdasarkan putusan Pengadilan Agama/Negeri [Nama Pengadilan dan Kota] Nomor Perkara [Nomor Perkara] Tanggal [Tanggal Putusan] yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa selama masa perkawinan antara PIHAK PERTAMA dan [Nama Lengkap Mantan Pasangan] yang dilangsungkan pada Tanggal [Tanggal Pernikahan], telah diperoleh harta bersama (harta gono gini) berupa:
   • [Sebutkan daftar harta gono gini secara spesifik, misalnya: Satu unit rumah SHM Nomor XXX atas nama XXX, berlokasi di Jl. XXX, Kota XXX.]
   • [Satu unit kendaraan roda empat merk XXX, Tipe XXX, Tahun XXX, Nomor Polisi XXX.]
   • [Tabungan di Bank XXX atas nama XXX dan XXX dengan saldo per tanggal XXX.]
   • [Sebutkan aset lain jika ada, atau nyatakan secara umum “seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan”. Disarankan spesifik jika memungkinkan.]
3. Bahwa terkait dengan harta bersama sebagaimana disebutkan pada poin 2 di atas, PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan:
   • Menyerahkan seluruh hak PIHAK PERTAMA atas harta bersama tersebut kepada [Nama Lengkap Mantan Pasangan].
   • Tidak akan menuntut dan/atau mempersoalkan di kemudian hari pembagian harta bersama tersebut, baik secara musyawarah maupun melalui jalur hukum di pengadilan manapun.
   • Mengakui bahwa harta bersama tersebut sepenuhnya menjadi hak milik [Nama Lengkap Mantan Pasangan].
4. Bahwa pernyataan ini PIHAK PERTAMA buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
5. Bahwa segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari terkait pernyataan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[Tempat Pembuatan Surat], Tanggal [Tanggal Pembuatan Surat]

Yang Membuat Pernyataan,

[Meterai Rp 10.000 + Tanda Tangan di Atas Meterai]

([Nama Lengkap Pihak Pertama])

Saksi-Saksi:

1. ([Nama Lengkap Saksi 1]) Tanda Tangan: __________
2. ([Nama Lengkap Saksi 2]) Tanda Tangan: __________

---

Catatan Penting:
* Ganti bagian dalam kurung siku [ ] dengan data yang sebenarnya.
* Bagian daftar harta bisa diubah atau dihapus jika pernyataannya bersifat umum, tapi spesifikasi lebih baik.
* Pastikan identitas mantan pasangan (PIHAK KEDUA, meskipun dia tidak menandatangani sebagai pembuat pernyataan, namanya disebut sebagai konteks) juga benar.
* Jumlah dan identitas saksi harus jelas.

Tips Bikin Surat Pernyataan yang Kuat dan Sah¶

Bikin surat pernyataan seperti ini nggak bisa sembarangan, ya. Biar suratnya punya kekuatan maksimal dan nggak gampang digugat, perhatikan tips-tips berikut:

1. Buat Saat Kondisi Tenang: Pastikan surat ini dibuat saat kedua belah pihak (terutama yang menyatakan) dalam kondisi tenang, nggak di bawah emosi, dan nggak ada tekanan dari pihak manapun. Keikhlasan itu kunci utama!
2. Sebutkan Secara Spesifik: Kalau memungkinkan, sebutkan aset mana saja yang termasuk harta gono gini dan hak atas aset mana yang dilepaskan. Ini akan menghindari multitafsir di masa depan.
3. Gunakan Bahasa yang Jelas: Gunakan kalimat yang lugas, nggak bertele-tele, dan maknanya tunggal. Hindari kata-kata yang bisa diinterpretasikan macam-macam.
4. Disaksikan Pihak Netral: Pastikan ada saksi saat penandatanganan, minimal dua orang, dan mereka sebaiknya pihak yang netral, bukan keluarga dekat yang mungkin berpihak.
5. Bubuhkan Meterai: Jangan lupa meterai! Ini memberikan kekuatan hukum sebagai dokumen perdata. Pastikan meterainya asli dan nominalnya sesuai.
6. Simpan Baik-Baik Salinannya: Pihak yang menyatakan dan pihak yang diuntungkan oleh pernyataan ini sebaiknya menyimpan salinan surat yang asli dan sudah ditandatangani.
7. Konsultasi dengan Ahli Hukum: Nah, ini yang paling penting. Sebelum membuat atau menandatangani surat ini, WAJIB BANGET konsultasi sama pengacara. Pengacara bisa menjelaskan implikasi hukumnya, membantu merancang klausul yang tepat, dan memastikan prosesnya sesuai aturan.

Fakta Menarik Seputar Harta Gono Gini dan Perceraian¶

Urusan harta gono gini dan perceraian memang seringkali jadi topik yang hangat. Ada beberapa fakta menarik seputar ini:

• Di Indonesia, angka perceraian cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Data menunjukkan, sengketa harta menjadi salah satu pemicu utama perselisihan dalam perceraian, selain masalah perselingkuhan dan ekonomi.
• Dasar hukum harta gono gini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam). Pasal 35 UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
• Secara umum, jika tidak ada perjanjian pranikah atau pascaniakh dan tidak ada kesepakatan lain (seperti surat pernyataan ini), pembagian harta gono gini dalam perceraian adalah 50:50 untuk suami dan istri, kecuali jika bisa dibuktikan kontribusi salah satu pihak jauh lebih besar atau ada kondisi lain yang dipertimbangkan pengadilan.
• Proses pembagian harta gono gini di pengadilan bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tergantung kompleksitas aset dan tingkat perselisihan para pihak. Inilah salah satu alasan kenapa banyak orang mencari solusi di luar pengadilan.

Potensi Masalah dan Kapan Surat Ini Bisa Dipersoalkan¶

Meskipun bertujuan baik, surat pernyataan ini bisa menimbulkan masalah atau dipersoalkan keabsahannya di kemudian hari. Selain soal paksaan atau penyembunyian aset yang sudah dibahas, potensi masalah lain bisa muncul jika:

• Klausul Tidak Jelas: Isi pernyataan terlalu umum atau ambigu, sehingga menimbulkan penafsiran berbeda.
• Identitas Tidak Lengkap: Data pihak yang menyatakan atau saksi tidak lengkap/salah, mengurangi kekuatan pembuktian.
• Tidak Ada Saksi/Meterai: Surat pernyataan tanpa saksi dan meterai kekuatannya sangat lemah di mata hukum, bisa dianggap sekadar pengakuan biasa.
• Dibuat Setelah Lewat Waktu Lama: Jika surat dibuat jauh setelah perceraian dan baru dipersoalkan setelah ada perubahan signifikan (misal, nilai aset naik drastis), bisa jadi ada perdebatan hukum baru.

Pokoknya, intinya adalah kehati-hatian dan kelengkapan. Jangan pernah menandatangani dokumen legal apapun kalau kamu nggak sepenuhnya paham isinya dan implikasinya.

Perbedaan dengan Perjanjian Pranikah/Pascaniakh¶

Kadang ada yang bingung, apa bedanya surat pernyataan ini dengan perjanjian pranikah (pre-nup) atau perjanjian pascaniakh (post-nup)?

• Perjanjian Pranikah (Pre-nup): Dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan. Isinya mengatur pemisahan harta atau pembagian harta gono gini jika terjadi perceraian di masa depan. Fungsinya sebagai pencegahan.
• Perjanjian Pascaniakh (Post-nup): Dibuat selama pernikahan berlangsung, tapi biasanya saat kondisi rumah tangga masih baik-baik saja, bukan dalam proses perceraian. Tujuannya mirip pre-nup, yaitu mengatur soal harta.
• Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Harta Gono Gini: Biasanya dibuat saat proses perceraian sedang berjalan atau setelah putusan cerai keluar. Fungsinya sebagai penegasan sikap atau kesepakatan terhadap pembagian harta yang sudah ada saat itu.

Jadi, surat pernyataan ini lebih spesifik dan situasional, dibuat di tengah atau setelah krisis perkawinan, sementara pre-nup dan post-nup lebih bersifat preventif.

Pentingnya Kehati-hatian dan Bantuan Profesional¶

Membuat surat pernyataan tidak akan menuntut harta gono gini bukan perkara sepele. Meskipun terlihat sederhana, implikasi hukumnya bisa sangat besar di masa depan. Surat ini bisa jadi penyelamat agar proses perceraian berjalan damai, tapi juga bisa jadi bumerang kalau dibuat tanpa pemahaman yang cukup atau di bawah tekanan.

Oleh karena itu, selalu ingat pentingnya kehati-hatian dan keterbukaan. Pastikan semua aset harta gono gini diketahui dengan jelas. Dan yang terpenting dari semuanya, selalu libatkan ahli hukum, seperti pengacara atau notaris, saat merancang atau menandatangani dokumen legal penting seperti ini. Mereka bisa memberikan nasihat terbaik sesuai hukum yang berlaku dan kondisi spesifik kamu, biar kamu nggak dirugikan dan prosesnya sesuai aturan yang ada.

Gimana menurut kamu? Pernah punya pengalaman terkait surat pernyataan atau harta gono gini? Yuk, share di kolom komentar di bawah! Siapa tahu pengalamanmu bisa membantu orang lain yang sedang menghadapi situasi serupa.