Lihat Contoh Surat Perintah Camat & Cara Bikin Sendiri
Surat Perintah, apalagi yang dikeluarkan oleh pejabat setingkat Camat, itu dokumen penting, lho. Bukan sekadar selembar kertas, tapi ini adalah instrumen resmi yang digunakan untuk menggerakkan roda pemerintahan di tingkat kecamatan. Jadi, kalau kamu pernah menerima atau perlu memahami dokumen ini, kamu ada di tempat yang tepat. Kita akan bahas tuntas apa itu Surat Perintah Camat, kenapa penting, dan tentu saja, gimana contohnya.
Image just for illustration
Apa Itu Surat Perintah Camat?¶
Gampangnya, Surat Perintah Camat itu adalah surat dinas yang diterbitkan oleh Camat (Kepala Wilayah Kecamatan) yang berisi perintah atau instruksi kepada bawahan atau pihak lain yang berada di bawah kewenangannya untuk melakukan suatu tindakan atau tugas tertentu. Ini beda ya sama surat undangan atau surat pemberitahuan biasa. Surat perintah itu sifatnya imperatif, alias mengharuskan penerima perintah untuk melaksanakan apa yang tertulis di dalamnya.
Definisi dan Tujuan¶
Secara definisi, Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk memerintahkan bawahan atau pegawai untuk melaksanakan tugas tertentu dalam rangka kedinasan. Nah, kalau yang mengeluarkan itu Camat, berarti namanya Surat Perintah Camat. Tujuannya jelas, yaitu untuk memberikan dasar hukum atau mandat resmi bagi seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat. Ini memastikan bahwa tugas tersebut dilakukan atas nama institusi dan sesuai dengan prosedur.
Tujuan lainnya bisa bermacam-macam, misalnya:
* Memberikan tugas spesifik: Seperti menugaskan staf untuk mengikuti rapat koordinasi di kabupaten, melakukan survei ke desa tertentu, atau mengurus administrasi mendesak.
* Membentuk tim atau panitia: Contohnya membentuk panitia acara peringatan HUT RI tingkat kecamatan, tim penanggulangan bencana alam, atau tim verifikasi data.
* Mengambil tindakan: Misalnya memerintahkan penertiban lapak liar, evakuasi warga saat banjir, atau distribusi bantuan sosial.
* Delegasi wewenang sementara: Dalam kasus tertentu, bisa juga mendelegasikan sebagian tugas atau wewenang kepada pejabat di bawahnya untuk periode waktu tertentu.
Jadi, Surat Perintah Camat ini alat penting untuk manajemen tugas dan akuntabilitas di lingkungan kecamatan. Tanpa surat ini, pelaksanaan tugas kedinasan bisa jadi tidak terstruktur dan tidak memiliki landasan formal yang kuat.
Landasan Hukum¶
Surat perintah Camat, seperti naskah dinas lainnya di lingkungan pemerintahan, punya landasan hukum. Landasan utamanya biasanya mengacu pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kecamatan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Peraturan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) yang mengatur tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, termasuk format dan jenis-jenis naskah dinas seperti surat perintah.
Selain itu, dasar dikeluarkannya surat perintah itu sendiri juga penting. Misalnya, Camat mengeluarkan surat perintah karena ada instruksi dari Bupati, atau berdasarkan hasil rapat koordinasi, atau menindaklanjuti permohonan dari kelurahan/desa, atau bahkan berdasarkan kebutuhan mendesak di lapangan. Nah, dasar-dasar ini wajib dicantumkan dalam surat perintah tersebut agar memiliki kekuatan hukum dan alasan yang jelas.
Fakta menariknya, meskipun terlihat sederhana, penulisan surat perintah ini harus mengikuti kaidah dan format baku yang ditetapkan oleh kementerian atau pemerintah daerah terkait lho. Ada aturan mainnya, nggak bisa sembarangan. Ini untuk menjaga keseragaman dan keabsahan dokumen pemerintahan.
Komponen-Komponen Penting dalam Surat Perintah¶
Setiap surat dinas, termasuk Surat Perintah Camat, punya bagian-bagian standar yang harus ada. Ibarat resep masakan, ini adalah bumbu wajibnya. Kalau ada yang kurang, rasanya jadi aneh atau bahkan nggak bisa disebut masakan itu.
Mari kita bedah komponen-komponen utamanya:
Bagian Kepala Surat (Kop Surat)¶
Ini bagian paling atas. Isinya identitas instansi yang mengeluarkan surat. Untuk Surat Perintah Camat, kop suratnya harus mencantumkan:
* Logo Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)
* Nama Instansi Lengkap (Misalnya: PEMERINTAH KABUPATEN [Nama Kabupaten], KECAMATAN [Nama Kecamatan])
* Alamat lengkap instansi, termasuk nomor telepon, fax, dan kalau ada, website atau email.
Kop surat ini menegaskan bahwa surat tersebut resmi dikeluarkan oleh institusi Kecamatan dan bukan perorangan. Penting banget nih untuk formalitas dan legalitas.
Judul Surat¶
Biasanya ditulis dengan huruf kapital di bawah kop surat. Judulnya ya jelas: SURAT PERINTAH. Kadang ada juga yang menambahkan nomor di sini, tapi lebih umum nomor diletakkan terpisah.
Nomor Surat¶
Setiap surat dinas pasti punya nomor unik. Nomor ini penting untuk sistem administrasi, pengarsipan, dan pelacakan surat. Format penomoran biasanya mengikuti standar yang berlaku di pemerintahan daerah masing-masing. Umumnya mencakup kode instansi, nomor urut, bulan, dan tahun. Contoh: 800/123/Kec.ABC/VIII/2023 (Nomor 123, Kode 800 untuk kepegawaian/tugas, Kecamatan ABC, Bulan Agustus, Tahun 2023). Nomor ini ibarat KTP-nya surat itu.
Tanggal Surat¶
Tanggal kapan surat perintah tersebut dikeluarkan. Penting untuk mengetahui kapan perintah itu mulai berlaku atau relevan. Ditulis lengkap (misalnya: 17 Agustus 2023) atau disingkat sesuai format baku.
Dasar Perintah¶
Nah, ini bagian sangat penting. Di sini dijelaskan apa yang menjadi landasan atau alasan Camat mengeluarkan surat perintah ini. Dasarnya bisa berupa:
* Peraturan perundang-undangan yang relevan.
* Surat dari Bupati/Walikota atau instansi vertikal di atasnya.
* Hasil rapat atau musyawarah.
* Keputusan Camat sebelumnya.
* Kebutuhan dinas yang mendesak di lapangan.
Mencantumkan dasar ini menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan asal perintah, tapi punya pijakan yang jelas dan legal.
Isi Perintah¶
Ini adalah inti suratnya. Bagian ini biasanya dibagi menjadi beberapa sub-bagian:
-
MEMERINTAHKAN KEPADA: Menjelaskan siapa saja yang diperintahkan. Biasanya mencantumkan:
- Nama Lengkap
- NIP (Nomor Induk Pegawai) - kalau ASN/PNS
- Jabatan (Jabatan struktural atau fungsional di lingkungan kecamatan atau instansi terkait)
Bisa perorangan atau beberapa orang yang tergabung dalam tim.
-
UNTUK: Menjelaskan apa tugas yang harus dilakukan. Bagian ini harus lugas, jelas, dan spesifik. Rincian tugasnya bisa dalam bentuk poin-poin agar mudah dipahami. Cantumkan juga:
- Rincian tugas yang harus dilaksanakan.
- Waktu atau periode pelaksanaan tugas (Tanggal mulai sampai tanggal selesai, atau durasi).
- Lokasi pelaksanaan tugas (Di mana tugas itu harus dilakukan).
- Target atau output yang diharapkan (Hasil apa yang harus dicapai?).
- Instruksi tambahan, jika ada (Misalnya: “Berkoordinasi dengan pihak…”, “Menggunakan fasilitas…”, “Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas paling lambat tanggal…”).
Bagian ini krusial. Semakin jelas perintahnya, semakin kecil kemungkinan terjadi salah tafsir atau kekeliruan dalam pelaksanaan tugas.
Penutup Surat¶
Berisi kalimat penutup standar yang menegaskan sifat perintah tersebut. Contoh: “Laksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.” atau “Surat perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.”
Tempat, Tanggal Ditetapkan, dan Tanda Tangan Pejabat¶
Menunjukkan di mana dan kapan surat perintah itu ditandatangani. Diikuti dengan:
* Jabatan yang mengeluarkan perintah (CAMAT [Nama Kecamatan])
* Tanda tangan asli
* Nama Lengkap Camat
* NIP Camat (jika Camat adalah ASN)
Tanda tangan dan identitas pejabat yang berwenang ini memberikan keabsahan hukum pada surat perintah.
Tembusan (Jika Ada)¶
Bagian ini mencantumkan pihak-pihak lain yang juga menerima salinan surat perintah ini sebagai laporan atau pemberitahuan. Contoh: Sekretaris Camat, Kepala Bagian terkait, Kepala Desa/Lurah terkait, atau pihak lain yang berkepentingan. Ini penting untuk koordinasi dan akuntabilitas internal.
Nah, itu dia bagian-bagian utamanya. Setiap komponen punya fungsinya masing-masing untuk memastikan surat perintah itu valid, jelas, dan bisa dilaksanakan.
Jenis-Jenis Tugas yang Diberikan Lewat Surat Perintah Camat¶
Surat Perintah Camat bisa diterbitkan untuk berbagai macam tugas, sesuai dengan peran dan fungsi Camat di wilayahnya. Beberapa jenis tugas yang sering diperintahkan antara lain:
- Surat Perintah Tugas (SPT): Ini jenis yang paling umum. Menugaskan individu atau tim untuk melakukan tugas spesifik dalam jangka waktu terbatas. Misalnya, SPT untuk mengikuti pelatihan, menghadiri rapat, melakukan monitoring, atau melakukan kunjungan dinas.
- Surat Perintah Pembentukan Panitia/Tim: Digunakan untuk membentuk tim kerja ad-hoc untuk tujuan tertentu, seperti panitia acara, tim investigasi, tim penyusun laporan, dll. Surat ini akan mencantumkan susunan anggota tim, ketua, sekretaris, dan tugas pokok tim tersebut.
- Surat Perintah Pelaksanaan Kegiatan: Memberikan perintah untuk melaksanakan suatu kegiatan rutin atau insidental di wilayah kecamatan. Misalnya, perintah pelaksanaan gotong royong massal, operasi yustisi, atau kegiatan sosial lainnya.
- Surat Perintah Penugasan dalam Keadaan Mendesak: Dikeluarkan untuk tugas-tugas yang sifatnya darurat, seperti penanggulangan bencana alam, penanganan konflik, atau tugas-tugas lain yang membutuhkan respons cepat.
Setiap jenis tugas ini akan mempengaruhi detail yang ditulis dalam bagian “Untuk” di dalam surat perintah. Rincian tugasnya akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari perintah tersebut.
Tips Menulis dan Memahami Surat Perintah Camat¶
Baik kamu yang bertugas membuat draf surat perintah atau kamu yang menerima surat perintah, ada beberapa tips yang berguna:
Untuk yang Menulis/Membuat Draf:¶
- Gunakan Bahasa Resmi dan Lugas: Hindari bahasa sehari-hari yang terlalu santai. Gunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Pastikan setiap kata punya makna yang jelas dan tidak ambigu.
- Perjelas Dasar Perintah: Pastikan dasar hukum atau referensi dikeluarkannya perintah itu valid dan jelas. Ini akan memperkuat posisi surat perintah tersebut.
- Rincian Tugas Harus Spesifik: Jangan cuma menulis “melaksanakan tugas”, tapi jelaskan apa tugasnya, kapan, di mana, dan bagaimana jika perlu. Semakin detail, semakin baik.
- Cantumkan Pihak yang Diperintah dengan Tepat: Pastikan nama, NIP (jika ada), dan jabatan penerima perintah itu benar sesuai data kepegawaian atau data yang ada.
- Perhatikan Format Baku: Ikuti standar tata naskah dinas yang berlaku di instansi kamu. Ini termasuk penomoran, spasi, ukuran kertas, dan margin.
- Pastikan Pejabat Berwenang yang Menandatangani: Surat perintah hanya sah jika ditandatangani oleh Camat atau pejabat lain yang diberi delegasi wewenang secara sah untuk menandatangani surat perintah atas nama Camat (biasanya dalam kondisi tertentu).
- Arsipkan dengan Baik: Salinan surat perintah yang asli harus diarsipkan dengan rapi untuk keperluan administrasi dan audit di kemudian hari.
Untuk yang Menerima Surat Perintah:¶
- Baca dengan Seksama: Pahami setiap poin dalam surat perintah, terutama bagian “Untuk”.
- Identifikasi Tugas dan Target: Pastikan kamu mengerti betul apa yang diperintahkan, kapan harus selesai, dan hasil apa yang diharapkan.
- Tanyakan Jika Ada yang Tidak Jelas: Jangan ragu untuk bertanya kepada atasan langsung atau kepada bagian tata usaha yang menerbitkan surat jika ada bagian yang kamu ragukan atau tidak pahami. Lebih baik bertanya di awal daripada salah dalam pelaksanaan.
- Laksanakan Tugas Sesuai Perintah: Laksanakan tugas sesuai dengan rincian, waktu, dan lokasi yang ditentukan dalam surat perintah.
- Buat Laporan (Jika Diperlukan): Jika surat perintah mencantumkan kewajiban membuat laporan, pastikan laporan tersebut dibuat sesuai format dan disampaikan tepat waktu. Surat perintah dan laporan pelaksanaan tugas ini seringkali menjadi satu paket dalam siklus administrasi.
Memahami seluk-beluk surat perintah ini akan sangat membantu kelancaran birokrasi dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan.
Perbedaan Surat Perintah dan Surat Tugas¶
Orang awam kadang bingung membedakan Surat Perintah (SP) dengan Surat Tugas (ST). Sekilas mirip, sama-sama berisi penugasan. Tapi ada perbedaan esensial:
- Surat Perintah (SP): Sifatnya lebih imperatif atau komando. Pejabat yang lebih tinggi memerintahkan bawahan atau pihak di bawah kewenangannya untuk melakukan suatu tindakan atau serangkaian tindakan. Fokusnya pada apa yang harus dilakukan. Biasanya digunakan untuk tugas-tugas yang merupakan bagian dari fungsi rutin atau instruksi langsung dari pimpinan.
- Surat Tugas (ST): Sifatnya lebih pada penugasan atau mandat. Pejabat menugaskan seseorang untuk melaksanakan suatu fungsi, mewakili instansi, atau melakukan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) atau program kerja instansi. Fokusnya pada siapa yang ditugaskan dan dalam rangka apa. Sering digunakan untuk penugasan yang sifatnya lebih luas, mewakili instansi di luar kantor, atau tugas yang merupakan bagian dari deskripsi pekerjaan seseorang.
Contoh gampangnya:
* SP: Camat memerintahkan Staf A untuk melakukan sensus mini penduduk di RW 01 besok. (Perintah spesifik untuk tindakan tertentu).
* ST: Camat menugaskan Staf B untuk menghadiri rapat koordinasi tingkat kabupaten sebagai perwakilan kecamatan. (Penugasan fungsi/perwakilan).
Meski begitu, dalam praktik di lapangan, kedua istilah ini kadang digunakan secara bergantian, terutama untuk tugas-tugas yang sifatnya penugasan spesifik. Namun, secara teori tata naskah dinas, ada perbedaan nuansa antara “memerintahkan” dan “menugaskan”. Surat Perintah umumnya memiliki nada yang lebih kuat dalam hal keharusan melaksanakan.
Contoh Struktur Surat Perintah Camat¶
Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu: struktur atau template contoh Surat Perintah Camat. Perlu diingat, format pastinya bisa sedikit berbeda antar daerah, tapi komponen utamanya kurang lebih akan sama. Ini adalah gambaran umumnya:
(KOP SURAT LENGKAP)
(Biasanya mencakup Logo Pemda, Nama PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA …, NAMA KECAMATAN …, Alamat Lengkap, Telepon, dll.)
SURAT PERINTAH
Nomor: [Nomor Surat Sesuai Sistem Penomoran Kecamatan]
DASAR :
- [Contoh: Undang-Undang Nomor XX Tahun XXXX tentang …]
- [Contoh: Peraturan Pemerintah Nomor XX Tahun XXXX tentang …]
- [Contoh: Peraturan Bupati/Walikota Nomor XX Tahun XXXX tentang Tata Naskah Dinas …]
- [Contoh: Surat Bupati [Nama Kabupaten/Kota] Nomor [Nomor Surat] Tanggal [Tanggal] tentang …]
- [Contoh: Hasil Rapat Koordinasi Staf Kecamatan Tanggal [Tanggal Rapat]]
- [Contoh: Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan …]
- [Contoh: Kebutuhan Mendesak di Lapangan terkait [Sebutkan Keperluan]]
MEMERINTAHKAN KEPADA :
-
Nama : [Nama Lengkap Pegawai Pertama]
NIP : [NIP Pegawai Pertama]
Pangkat/Gol. Ruang : [Pangkat dan Golongan Ruang Pegawai Pertama]
Jabatan : [Jabatan Struktural/Fungsional Pegawai Pertama] -
Nama : [Nama Lengkap Pegawai Kedua, jika ada]
NIP : [NIP Pegawai Kedua]
Pangkat/Gol. Ruang : [Pangkat dan Golongan Ruang Pegawai Kedua]
Jabatan : [Jabatan Struktural/Fungsional Pegawai Kedua](Daftar ini bisa lebih dari satu orang, atau bahkan mencantumkan nama-nama yang tergabung dalam tim/panitia)
UNTUK :
-
[Contoh Tugas 1: Melaksanakan [Nama Tugas Spesifik, misalnya: Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Sosial]]
Lokasi Pelaksanaan : [Sebutkan Lokasi, misalnya: Wilayah Desa [Nama Desa A] dan Kelurahan [Nama Kelurahan B]]
Waktu Pelaksanaan : [Tanggal atau Periode, misalnya: Mulai tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 20 Agustus 2023]
Output/Target : [Sebutkan Hasil yang Diharapkan, misalnya: Tersedianya data valid penerima bantuan sosial] -
[Contoh Tugas 2: Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut secara tertulis kepada Camat paling lambat tanggal [Tanggal Laporan]]
-
[Contoh Tugas 3 (jika tim): Berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah terkait dan pihak-pihak lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas ini.]
(Bagian UNTUK ini bisa berisi beberapa poin sesuai dengan rincian tugas yang diberikan)
PENUTUP :
Laksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
Ditetapkan di : [Nama Kecamatan/Kota tempat surat dibuat]
pada tanggal : [Tanggal Dikeluarkannya Surat]
CAMAT [Nama Kecamatan]
(ttd - Tanda Tangan Asli)
[NAMA LENGKAP CAMAT]
[NIP Camat - jika ada]
TEMBUSAN :
(Jika ada, sebutkan pihak-pihak yang diberi salinan)
- Yth. Bupati [Nama Kabupaten/Kota] (sebagai laporan)
- Yth. Kepala [Nama Bagian/Dinas terkait di tingkat Kabupaten/Kota]
- Yth. Sekretaris Kecamatan [Nama Kecamatan]
- Arsip
Ini adalah gambaran umum struktur dari Surat Perintah Camat. Bagian “DASAR” dan “UNTUK” adalah bagian yang paling bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan dikeluarkannya surat tersebut.
Pentingnya Kejelasan dan Akuntabilitas¶
Dalam konteks pemerintahan, setiap dokumen resmi memiliki jejak dan akuntabilitas. Surat Perintah Camat ini bukan pengecualian. Kejelasan dalam penulisan surat ini sangat penting karena:
- Memastikan Tugas Dilaksanakan dengan Benar: Rincian yang jelas mengurangi risiko kesalahan interpretasi.
- Memberikan Dasar Hukum: Penerima perintah punya pegangan bahwa tugas yang dilaksanakannya adalah tugas resmi dari atasan.
- Mempermudah Pengawasan dan Evaluasi: Camat atau atasan lain bisa dengan mudah mengecek apakah perintah sudah dilaksanakan sesuai dengan mandat dalam surat.
- Sebagai Bukti Administratif: Surat ini menjadi bukti tertulis mengenai penugasan yang diberikan, penting untuk arsip dan pelaporan.
Bagi penerima perintah, surat ini juga penting sebagai bukti sah apabila diperlukan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dalam rangka tugas tersebut. Bayangkan jika ada masalah di lapangan, surat perintah ini bisa menjadi bukti bahwa tindakan yang diambil adalah dalam rangka menjalankan perintah atasan.
Fakta menarik lainnya, di era digital ini, banyak instansi pemerintah daerah mulai menerapkan sistem e-Office atau e-Naskah Dinas. Surat Perintah pun bisa dibuat dan ditandatangani secara elektronik dengan tanda tangan digital yang sah. Ini mempercepat proses birokrasi tanpa mengurangi keabsahan dokumen. Namun, prinsip dan komponen suratnya tetap sama.
Peran Camat dalam Mengeluarkan Perintah¶
Sebagai pimpinan wilayah di tingkat kecamatan, Camat punya peran sentral. Camat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.
Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Camat perlu mendayagunakan sumber daya yang ada di bawahnya, yaitu para staf dan pegawai di lingkungan kantor kecamatan, serta berkoordinasi dengan kepala desa/lurah dan instansi vertikal lain di wilayahnya. Surat Perintah adalah salah satu alat manajerial yang efektif bagi Camat untuk memastikan tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan arahan pimpinan di tingkat atas (Bupati/Walikota) maupun sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
Jadi, ketika Camat mengeluarkan surat perintah, itu bukan hanya sekadar “menyuruh”, tapi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kepemimpinan dan administrasi publik untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan berjalan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku.
Penutup Sementara¶
Memahami contoh surat perintah Camat ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana birokrasi di tingkat kecamatan bekerja dalam memberikan tugas dan mandat. Dokumen ini adalah jembatan antara arahan dari pimpinan atau kebutuhan instansi dengan pelaksanaan tugas di lapangan oleh para staf. Kejelasan, kelengkapan komponen, dan kepatuhan pada format baku adalah kunci utama dalam membuat surat perintah yang efektif dan sah secara administratif.
Nah, itu tadi sedikit ulasan mendalam tentang surat perintah Camat, dari pengertian, komponen, sampai contoh strukturnya. Semoga informasi ini bermanfaat ya, apalagi buat kamu yang mungkin bekerja di lingkungan pemerintahan atau sedang mempelajari tentang administrasi publik.
Kalau ada pertanyaan, pengalaman, atau bahkan koreksi terkait contoh format surat perintah ini, jangan ragu bagikan di kolom komentar di bawah ya! Diskusi kita bisa makin seru dan menambah wawasan banyak orang.
Posting Komentar