Contoh Surat Permohonan ke DPMPTSP: Panduan Bikin Sendiri Tanpa Ribet

Table of Contents

Menulis surat permohonan kepada instansi pemerintah seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mungkin terdengar formal dan sedikit ribet. Namun, sebenarnya ini adalah salah satu cara komunikasi resmi yang efektif untuk menyampaikan maksud atau keperluan kita terkait perizinan, investasi, atau layanan publik lainnya. DPMPTSP sendiri adalah garda terdepan dalam pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan berusaha, jadi wajar jika pada suatu saat Anda perlu berinteraksi dengan mereka secara tertulis. Surat permohonan ini menjadi bukti tertulis atas pengajuan atau pertanyaan yang Anda sampaikan.

Image just for illustration

Keperluan menulis surat permohonan ke DPMPTSP bisa bermacam-macam, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Mungkin Anda butuh klarifikasi atas suatu peraturan, meminta data terkait investasi di wilayah tersebut, atau bahkan mengajukan permohonan yang tidak bisa sepenuhnya diproses melalui sistem online seperti OSS (Online Single Submission). Memahami cara menulis surat permohonan yang baik dan benar sangat penting. Surat yang jelas dan lengkap akan mempercepat proses respons dari pihak DPMPTSP.

Berbagai Keperluan Menulis Surat Permohonan ke DPMPTSP¶

Anda mungkin bertanya, untuk apa saja sih kita perlu bersurat resmi ke DPMPTSP? Sistem perizinan kan sudah banyak yang online? Betul, banyak perizinan sudah via online, tapi ada beberapa situasi spesifik yang mungkin memerlukan surat permohonan manual atau tertulis.

Pertama, permohonan informasi atau data. Anda mungkin butuh data spesifik terkait realisasi investasi, data perizinan usaha tertentu (yang bersifat publik), atau penjelasan detail mengenai prosedur yang belum jelas di panduan online. Permohonan ini biasanya ditujukan ke bagian layanan informasi atau sekretariat.

Kedua, permohonan konsultasi. Kadang, kasus perizinan atau investasi yang Anda hadapi cukup rumit dan butuh diskusi langsung dengan petugas atau tim teknis di DPMPTSP. Surat permohonan konsultasi ini bisa menjadi pengantar resmi sebelum Anda datang langsung atau membuat janji.

Ketiga, permohonan terkait masalah teknis atau non-sistem OSS. Meskipun OSS canggih, ada kalanya terjadi error, data yang tidak bisa diubah melalui sistem, atau situasi khusus lainnya yang memerlukan penanganan manual oleh petugas. Surat permohonan bisa berisi permintaan perbaikan data, pembatalan izin yang salah terbit (karena kesalahan sistem/pemohon), atau permohonan solusi atas kendala non-teknis di lapangan.

Keempat, permohonan rekomendasi atau dukungan. Beberapa jenis usaha atau kegiatan mungkin memerlukan rekomendasi dari DPMPTSP terkait fasilitas investasi atau dukungan non-finansial lainnya dari pemerintah daerah. Permohonan semacam ini pasti memerlukan dokumen resmi.

Kelima, permohonan perubahan data izin yang tidak bisa dilakukan online atau permohonan penundaan/perpanjangan waktu pemenuhan komitmen karena alasan tertentu yang sah. Situasi force majeure atau alasan logis lainnya bisa menjadi dasar permohonan ini. Tentu saja, perlu bukti pendukung yang kuat.

Keenam, menyampaikan pengaduan atau keluhan terkait pelayanan yang diterima. Jika Anda merasa tidak puas dengan pelayanan, proses yang berlarut-larut, atau ada indikasi penyimpangan, surat resmi bisa menjadi salah satu cara untuk menyampaikan keluhan Anda agar ditindaklanjuti. Ini menunjukkan keseriusan Anda dalam menyampaikan masalah tersebut.

Bagian Penting dalam Surat Permohonan yang Ditujukan ke DPMPTSP¶

Surat permohonan resmi, termasuk yang ditujukan ke DPMPTSP, memiliki struktur atau bagian-bagian standar yang wajib ada. Ini penting agar surat Anda terlihat profesional, mudah diproses, dan langsung dipahami maksudnya oleh penerima. Mengabaikan salah satu bagian bisa membuat surat Anda terkesan tidak lengkap atau bahkan tidak diproses.

1. Kop Surat: Jika surat permohonan diajukan atas nama badan usaha (PT, CV, Koperasi, Yayasan, dll.), maka wajib menggunakan kop surat resmi perusahaan. Kop surat biasanya berisi nama lengkap badan usaha, alamat lengkap, nomor telepon, email, dan kadang logo. Jika permohonan diajukan atas nama pribadi, bagian ini bisa dihilangkan atau diganti dengan identitas pengirim di bagian bawah surat.

Image just for illustration

2. Nomor Surat: Setiap surat keluar dari institusi atau badan usaha sebaiknya punya nomor unik. Nomor surat ini berfungsi sebagai arsip dan referensi jika nanti perlu ditindaklanjuti atau ditanyakan statusnya. Format penomoran surat bervariasi tergantung sistem kearsipan masing-masing, tapi biasanya mencakup nomor urut, kode surat, bulan, dan tahun.

3. Lampiran: Bagian ini diisi jika surat Anda melampirkan dokumen lain sebagai pendukung permohonan. Contoh lampiran bisa berupa fotokopi KTP, akta pendirian perusahaan, perizinan sebelumnya, foto lokasi, surat pernyataan, atau dokumen teknis lainnya. Tuliskan jumlah lampiran yang disertakan, misalnya “Satu berkas”, “Beberapa dokumen”, atau rincian jumlah lembarnya.

4. Hal (Perihal): Ini adalah inti dari surat Anda, merangkum tujuan penulisan surat dalam satu kalimat singkat namun jelas. Contoh: “Permohonan Konsultasi Perizinan”, “Permohonan Perubahan Data Izin Usaha”, “Permohonan Informasi Realisasi Investasi”, “Permohonan Penundaan Pemenuhan Komitmen”. Perihal ini sangat membantu petugas penerima surat untuk segera mengklasifikasikan dan meneruskan surat Anda ke bagian yang tepat.

5. Tanggal Surat: Tanggal dibuatnya surat tersebut. Tulis nama kota/kabupaten tempat surat dibuat diikuti tanggal lengkap (tanggal, bulan, tahun).

6. Pihak yang Dituju (Kepada Yth.): Tuliskan dengan jelas kepada siapa surat ini ditujukan. Biasanya adalah Kepala DPMPTSP di kota/kabupaten atau provinsi terkait. Kadang bisa juga ditujukan kepada Kepala Bidang atau Kepala Seksi tertentu jika Anda sudah tahu persis bagian mana yang menangani permohonan Anda. Contoh: “Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [Nama Kota/Kabupaten/Provinsi] di [Alamat Kota/Kabupaten/Provinsi]”.

7. Alamat Tujuan: Menyebutkan alamat lengkap kantor DPMPTSP tujuan di bawah nama pejabat yang dituju akan lebih baik. Ini memastikan surat sampai ke lokasi yang tepat, terutama jika ada beberapa kantor cabang atau layanan di lokasi berbeda.

8. Salam Pembuka: Gunakan salam pembuka yang formal, seperti “Dengan hormat,” atau “Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,” (jika sesuai konteks).

9. Isi Surat: Ini adalah bagian terpenting di mana Anda menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan permohonan Anda. Sampaikan dengan bahasa yang lugas, jelas, dan sopan.
* Paragraf pembuka: Sampaikan pengantar singkat, identitas Anda/perusahaan, dan tujuan umum surat.
* Paragraf isi: Jelaskan detail permohonan Anda, latar belakangnya, dan informasi pendukung yang relevan. Sebutkan nomor izin atau dokumen terkait jika ada. Sampaikan harapan Anda terkait permohonan ini (misalnya, “agar permohonan ini dapat disetujui”, “agar dapat diberikan informasi yang dibutuhkan”, “agar dapat dijadwalkan waktu konsultasi”).
* Paragraf penutup isi: Ulangi permohonan secara singkat dan sampaikan terima kasih atas perhatian.

10. Data Pemohon: Di bagian bawah isi surat, berikan informasi kontak yang bisa dihubungi terkait surat permohonan ini. Minimal nama lengkap, jabatan/perusahaan (jika relevan), nomor telepon aktif, dan alamat email. Ini krusial agar pihak DPMPTSP bisa menghubungi Anda untuk klarifikasi atau pemberitahuan.

11. Salam Penutup: Gunakan salam penutup yang formal, seperti “Hormat kami,” atau “Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,”.

12. Tanda Tangan dan Nama Jelas: Surat permohonan harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mengajukan permohonan (direktur, pemilik usaha, atau yang diberi kuasa). Di bawah tanda tangan, tulis nama lengkap yang bersangkutan.

13. Cap Badan Usaha: Jika surat diajukan atas nama badan usaha, bubuhkan stempel atau cap resmi perusahaan di atas tanda tangan.

14. Tembusan: Jika surat perlu diketahui atau dikirimkan juga ke pihak lain (misalnya dinas teknis terkait, kantor cabang, atau instansi lain), sebutkan di bagian ini.

Panduan Singkat Menulis Surat Permohonan yang Efektif¶

Menulis surat permohonan ke DPMPTSP tidak perlu terlalu rumit. Ikuti langkah-langkah sederhana ini:

1. Tentukan Tujuan Utama: Pastikan Anda tahu persis apa yang Anda minta atau butuhkan dari DPMPTSP. Apakah itu informasi, konsultasi, perbaikan data, atau hal lain?
2. Kumpulkan Data dan Dokumen Pendukung: Siapkan semua informasi yang relevan (nomor izin, nama perusahaan, data pribadi, dll.) dan dokumen yang akan dilampirkan.
3. Susun Kerangka Surat: Buat draf kasar dengan urutan bagian-bagian penting surat seperti yang dijelaskan di atas.
4. Tulis Isi Surat dengan Jelas: Jelaskan permohonan Anda dengan detail namun ringkas. Hindari bahasa yang bertele-tele. Langsung ke pokok masalah atau keperluan.
5. Gunakan Bahasa Formal namun Sopan: Meskipun santai, surat resmi tetap butuh kesopanan dan penggunaan kata baku. Hindari singkatan atau bahasa gaul.
6. Periksa Kembali (Proofread): Sebelum dicetak dan ditandatangani, baca ulang surat Anda. Pastikan tidak ada kesalahan penulisan, tata bahasa, atau informasi yang salah. Cek juga kelengkapan lampiran.

Image just for illustration

Contoh Format Surat Permohonan DPMPTSP (Template Umum)¶

Berikut adalah contoh template surat permohonan yang bisa Anda adaptasi sesuai keperluan. Kita akan menggunakan contoh permohonan konsultasi perizinan untuk ilustrasi.

[KOP SURAT BADAN USAHA/INSTITUSI]
(Jika permohonan atas nama badan usaha)
__________________________________________________________________

Nomor : [Nomor Surat Anda]
Lampiran : [Jumlah Lampiran, contoh: Satu Berkas / Beberapa Dokumen]
Hal : [Perihal Surat Anda, contoh: Permohonan Konsultasi Perizinan Usaha Baru]

[Tanggal Surat Dibuat], [Nama Kota/Kabupaten]

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[Nama Kota/Kabupaten/Provinsi]
di -
    [Alamat Lengkap Kantor DPMPTSP jika diketahui, jika tidak cukup nama Kota/Kabupaten/Provinsi]

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : [Nama Lengkap Anda / Nama Direktur/Pihak Berwenang]
Jabatan : [Jabatan Anda, contoh: Direktur / Pemilik]
Bertindak atas nama : [Nama Badan Usaha jika relevan, contoh: PT. Maju Bersama]
Alamat : [Alamat Lengkap Anda/Badan Usaha]
Nomor Telepon : [Nomor Telepon Aktif]
Alamat Email : [Alamat Email Aktif]

Dengan ini kami/saya mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu terkait [jelaskan inti permohonan secara singkat, contoh: rencana pendirian usaha baru yang memerlukan perizinan dari DPMPTSP]. Sehubungan dengan hal tersebut, kami/saya memerlukan [sebutkan apa yang Anda butuhkan, contoh: informasi detail mengenai prosedur perizinan terkait bidang usaha kami/saya] serta [sebutkan hal lain, contoh: konsultasi mengenai persyaratan dan langkah-langkah yang harus ditempuh].

[Paragraf ini menjelaskan detail permohonan. Jelaskan latar belakang, kondisi, atau masalah yang Anda hadapi sehingga perlu mengajukan permohonan ini. Berikan konteks yang cukup agar DPMPTSP memahami situasi Anda. Contoh: Usaha yang akan kami/saya jalankan adalah di bidang [sebutkan bidang usaha], yang menurut penelusuran awal kami/saya termasuk dalam KBLI [sebutkan jika tahu nomor KBLI]. Kami/Saya masih merasa belum jelas mengenai [sebutkan poin spesifik yang butuh klarifikasi, contoh: apakah ada persyaratan khusus dari dinas teknis terkait atau bagaimana proses pemenuhan komitmennya]. Oleh karena itu, kami/saya sangat mengharapkan dapat diberikan kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung.]

Kami/Saya melampirkan beberapa dokumen sebagai bahan pertimbangan [sebutkan lampiran utama secara singkat, contoh: profil singkat perusahaan, rencana usaha, atau data pendukung lainnya]. Besar harapan kami/saya agar permohonan ini dapat dipertimbangkan dan kami/saya dapat segera memperoleh jawaban atau penjadwalan konsultasi sesuai dengan permohonan ini.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu, kami/saya sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

[Tanda Tangan]
[Cap Badan Usaha, jika ada]

[Nama Lengkap]
[Jabatan, jika ada]

[Tembusan: (Jika ada pihak lain yang perlu mengetahui)]

Penjelasan Detail Bagian Isi Surat (Contoh Permohonan Konsultasi)¶

Mari kita bongkar bagian isi surat dari contoh template di atas untuk permohonan konsultasi:

• Paragraf Pembuka: “Dengan ini kami/saya mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu terkait rencana pendirian usaha baru yang memerlukan perizinan dari DPMPTSP.” Ini langsung menyatakan tujuan surat: mengajukan permohonan mengenai perizinan usaha baru. Ringkas dan jelas.
• Paragraf Inti Permohonan: “Sehubungan dengan hal tersebut, kami/saya memerlukan informasi detail mengenai prosedur perizinan terkait bidang usaha kami/saya serta konsultasi mengenai persyaratan dan langkah-langkah yang harus ditempuh.” Paragraf ini merinci apa yang diminta: informasi detail dan konsultasi. Ini spesifik.
• Paragraf Penjelasan/Latar Belakang: “Usaha yang akan kami/saya jalankan adalah di bidang [sebutkan bidang usaha], yang menurut penelusuran awal kami/saya termasuk dalam KBLI [sebutkan jika tahu nomor KBLI]. Kami/Saya masih merasa belum jelas mengenai [sebutkan poin spesifik yang butuh klarifikasi, contoh: apakah ada persyaratan khusus dari dinas teknis terkait atau bagaimana proses pemenuhan komitmennya]. Oleh karena itu, kami/saya sangat mengharapkan dapat diberikan kesempatan untuk berkonsultasi secara langsung.” Bagian ini memberikan konteks. Disebutkan jenis usahanya (atau KBLI jika tahu), dan apa poin kebingungannya secara spesifik. Ini membantu DPMPTSP mempersiapkan jawaban atau menunjuk petugas yang tepat untuk konsultasi. Kalimat terakhir menegaskan kembali harapan untuk konsultasi langsung.
• Paragraf Penutup Isi: “Kami/Saya melampirkan beberapa dokumen sebagai bahan pertimbangan. Besar harapan kami/saya agar permohonan ini dapat dipertimbangkan dan kami/saya dapat segera memperoleh jawaban atau penjadwalan konsultasi sesuai dengan permohonan ini.” Menyebutkan lampiran (jika ada) dan menutup dengan harapan agar permohonan diproses.

Untuk permohonan lain, bagian isi ini tentu akan berbeda. Misalnya:

• Permohonan Perubahan Data: Jelaskan data apa yang perlu diubah, data yang benar, dan alasan perubahannya (misal: ada kesalahan input saat awal pengajuan). Sebutkan nomor NIB/izin yang terkait. Lampirkan dokumen bukti data yang benar.
• Permohonan Informasi Data: Jelaskan data spesifik apa yang Anda butuhkan (misal: data realisasi investasi per sektor tahun X di kota Y), sebutkan tujuan penggunaan data tersebut (untuk penelitian, laporan, dll.), dan periode data yang diminta.

Lampiran yang Sering Dibutuhkan¶

Bergantung pada jenis permohonannya, lampiran yang diminta bisa sangat bervariasi. Namun, beberapa dokumen yang umum dilampirkan antara lain:

• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau direktur.
• Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha yang sudah terbit (jika permohonan terkait izin yang sudah ada).
• Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha beserta perubahannya (jika permohonan atas nama badan usaha).
• Surat Kuasa, jika permohonan diajukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.
• Dokumen pendukung teknis lainnya sesuai keperluan permohonan (misalnya, bukti pembayaran, foto lokasi, laporan singkat, kajian, dll.).

Image just for illustration

Pastikan lampiran tersusun rapi dan disebutkan dalam surat permohonan agar memudahkan petugas saat memprosesnya.

Tips Supaya Permohonanmu Dilirik DPMPTSP¶

Agar surat permohonan Anda mendapat perhatian dan segera diproses oleh DPMPTSP, ada beberapa tips yang bisa Anda terapkan:

1. Perihal Jelas dan Spesifik: Jangan hanya menulis “Permohonan”. Buat perihal yang langsung memberitahu isi surat, contoh: “Permohonan Klarifikasi Persyaratan Izin Lingkungan untuk Industri Makanan Skala Menengah”.
2. Isi Surat Terstruktur: Gunakan paragraf-paragraf yang rapi (pembuka, isi, penutup). Setiap paragraf punya ide utama yang jelas. Ini memudahkan pembaca mencerna informasi.
3. Fokus pada Inti Permohonan: Jangan masukkan terlalu banyak cerita atau keluhan yang tidak relevan dalam bagian isi surat. Langsung sampaikan permohonan Anda dan alasan kuat di baliknya.
4. Sebutkan Data Terkait dengan Akurat: Jika permohonan Anda terkait izin yang sudah ada, sebutkan nomor NIB, nomor izin lama, atau data identifikasi lain dengan tepat. Ini mempermudah pencarian data oleh petugas.
5. Sertakan Kontak yang Mudah Dihubungi: Pastikan nomor telepon dan email yang Anda cantumkan aktif dan mudah dihubungi. Ini krusial jika DPMPTSP perlu menghubungi Anda untuk klarifikasi atau informasi tambahan.
6. Lampirkan Dokumen yang Relevan dan Lengkap: Jangan pelit melampirkan dokumen pendukung jika memang relevan. Dokumen lengkap memperkuat permohonan Anda. Sebaliknya, jangan melampirkan dokumen yang tidak ada hubungannya.
7. Perhatikan Etika dan Sopan Santun: Meskipun santai, surat resmi tetap harus menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai penerima. Hindari nada menuntut atau menyalahkan.
8. Kirimkan ke Alamat yang Tepat: Pastikan Anda mengirimkan surat ke alamat kantor DPMPTSP yang benar. Jika ada sistem loket pelayanan, tanyakan di loket mana surat permohonan semacam ini harus diserahkan.

Kesalahan yang Sering Terjadi¶

Menghindari kesalahan umum ini akan membantu surat Anda lebih efektif:

• Perihal Tidak Jelas: Membuat petugas bingung harus meneruskan surat ke bagian mana.
• Isi Surat Bertele-tele atau Tidak Fokus: Pembaca kesulitan menangkap inti permohonan.
• Tidak Menyebutkan Data Identifikasi Terkait: Jika permohonan terkait izin lama, tidak menyebutkan nomor NIB atau nomor izin membuat petugas sulit mencari arsip.
• Kontak Informasi Salah atau Tidak Aktif: Petugas tidak bisa menghubungi Anda jika ada hal yang perlu dikonfirmasi.
• Lampiran Tidak Lengkap atau Tidak Relevan: Membuat permohonan kurang kuat atau malah membingungkan.
• Penulisan Tidak Rapi atau Banyak Tipografi: Memberi kesan tidak profesional dan sulit dibaca.

Surat Manual di Era Digital: Masih Perlukah?¶

Di era digital, sebagian besar proses perizinan memang sudah beralih ke sistem online seperti OSS. Ini bertujuan untuk efisiensi dan transparansi. Namun, bukan berarti surat permohonan manual atau tertulis sudah tidak relevan sama sekali.

Ada situasi-situasi di mana sistem online belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan. Misalnya, permohonan informasi data statistik yang sangat spesifik, permohonan interpretasi atas regulasi yang kompleks, pengajuan keberatan atau banding atas keputusan yang sulit diselesaikan via sistem online, atau permohonan terkait hal-hal non-perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP.

Surat permohonan tertulis juga seringkali dibutuhkan sebagai dokumentasi resmi, terutama untuk hal-hal yang memerlukan pencatatan atau arsip fisik di luar sistem elektronik. Jadi, meskipun era digital, kemampuan membuat surat permohonan resmi yang baik tetap merupakan keterampilan yang berguna.

Apa yang Terjadi Setelah Mengirim Surat?¶

Setelah surat permohonan Anda diterima oleh bagian Tata Usaha atau Sekretariat di DPMPTSP, surat tersebut biasanya akan melalui beberapa tahapan:

1. Penerimaan dan Pencatatan: Surat akan dicatat dalam buku agenda atau sistem elektronik kearsipan DPMPTSP. Surat diberi nomor agenda masuk.
2. Disposisi: Pimpinan (Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk) akan membaca surat dan memberikan disposisi atau arahan, misalnya “Mohon ditindaklanjuti oleh Bidang X”, “Koordinasikan dengan Bagian Y”, atau “Buatkan konsep balasan”.
3. Penerusan: Surat beserta disposisinya akan diteruskan ke bagian atau bidang yang ditugaskan untuk menindaklanjuti.
4. Proses Tindak Lanjut: Bagian yang menerima disposisi akan mempelajari permohonan Anda. Ini bisa berupa pencarian data, pengecekan dokumen, diskusi internal, atau persiapan jawaban/tindakan yang diminta.
5. Respons/Balasan: DPMPTSP akan merespons permohonan Anda. Bentuk responsnya bisa bervariasi:
   • Surat balasan resmi yang berisi jawaban atas pertanyaan, persetujuan/penolakan permohonan, atau informasi langkah selanjutnya.
   • Pemberitahuan untuk datang berkonsultasi pada waktu yang dijadwalkan.
   • Telepon atau email untuk meminta klarifikasi atau memberitahukan progres.
   • Tindakan langsung jika permohonan terkait perbaikan data atau proses administratif internal.

Image just for illustration

Lamanya proses respons ini sangat bervariasi tergantung jenis permohonan, beban kerja DPMPTSP, dan kelengkapan surat serta lampiran Anda. Surat permohonan yang jelas dan lengkap cenderung lebih cepat diproses.

Pentingnya Kerapihan dan Kejelasan¶

Mengirimkan surat permohonan yang rapi, terstruktur, dan jelas menunjukkan bahwa Anda serius dengan permohonan tersebut. Ini juga memudahkan petugas yang menerima untuk memahami maksud Anda tanpa perlu menebak-nebak. Surat yang baik mencerminkan profesionalisme Anda atau badan usaha yang Anda wakili.

Ingat, DPMPTSP melayani banyak pemohon setiap hari. Surat Anda adalah salah satu dari sekian banyak dokumen yang mereka terima. Membuat surat Anda menonjol karena kejelasan dan kelengkapannya akan sangat membantu proses penindaklanjutan. Jangan remehkan kekuatan surat permohonan yang ditulis dengan baik!

Semoga panduan lengkap beserta contoh template ini bisa membantu Anda yang sedang atau akan membuat surat permohonan kepada DPMPTSP. Jangan ragu untuk menyesuaikan template tersebut dengan kebutuhan spesifik permohonan Anda.

Punya pengalaman menulis surat permohonan ke DPMPTSP? Atau ada pertanyaan seputar topik ini? Yuk, share di kolom komentar di bawah!