Begini Contoh Surat Kuasa PKH yang Benar Buat Ambil Bantuan

Updated: 28 Mei, 2025 • 0 • min read

Table of Contents

Memiliki keluarga atau kerabat yang terdaftar sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) adalah berkah, namun kadang ada situasi yang membuat mereka kesulitan untuk mengambil bantuannya secara langsung. Misalnya, penerima manfaat sedang sakit, sangat tua, disabilitas, atau berhalangan hadir di lokasi pembayaran. Nah, dalam kondisi seperti ini, surat kuasa menjadi solusi penting agar bantuan PKH tetap bisa dicairkan dan sampai ke tangan yang berhak.

Surat kuasa PKH ini adalah dokumen resmi yang memberikan wewenang kepada orang lain (disebut penerima kuasa) untuk bertindak atas nama penerima manfaat (pemberi kuasa) dalam urusan pencairan atau pengurusan PKH. Tanpa surat ini, pihak yang ditunjuk tidak akan memiliki dasar hukum untuk mengambil bantuan tersebut di agen atau kantor pos yang ditunjuk. Makanya, membuat surat kuasa ini dengan benar itu krusial banget biar prosesnya lancar.

Mengapa Surat Kuasa PKH Penting?¶

Surat kuasa untuk PKH bukan sekadar kertas biasa, lho. Dokumen ini punya peran penting sebagai jembatan ketika penerima manfaat asli tidak bisa hadir langsung. Bayangin aja, dana bantuan yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari atau pendidikan anak jadi tertunda atau bahkan gagal diambil hanya karena kendala fisik atau lokasi. Ini tentu sangat disayangkan, apalagi PKH ini kan tujuannya buat membantu keluarga prasejahtera.

Pihak penyalur bantuan, baik bank, agen BRILink, atau Kantor Pos, butuh bukti sah bahwa orang yang datang mengambil uang memang punya hak atau wewenang. Surat kuasa inilah yang menjadi bukti sah tersebut. Dengan adanya surat kuasa yang sah dan lengkap, penerima kuasa bisa mewakili penerima manfaat PKH untuk melakukan proses pencairan dana.

Alasan umum kenapa surat kuasa PKH sering dibutuhkan antara lain:
* Penerima manfaat sudah sangat sepuh dan sulit bepergian.
* Penerima manfaat sedang sakit atau dirawat.
* Penerima manfaat memiliki disabilitas fisik yang membatasi mobilitas.
* Penerima manfaat sedang berada di luar kota atau daerah pada jadwal pencairan.
* Penerima manfaat memiliki kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan, meskipun ini perlu dipertimbangkan lagi situasinya ya.

Pastikan orang yang diberi kuasa adalah orang yang sangat terpercaya, idealnya anggota keluarga terdekat seperti suami/istri, anak kandung, atau saudara kandung. Kepercayaan ini penting banget mengingat dana yang dicairkan adalah hak penerima manfaat asli.

contoh surat kuasa pkh
Image just for illustration

Unsur Penting dalam Surat Kuasa PKH¶

Sebuah surat kuasa yang sah, termasuk untuk urusan PKH, harus memuat beberapa unsur atau bagian penting. Jika ada satu unsur yang kurang atau salah, bisa-bisa surat kuasa itu ditolak atau dianggap tidak sah oleh pihak penyalur. Yuk, kita bedah apa saja unsur-unsur vital tersebut:

Identitas Pemberi Kuasa¶

Ini adalah data diri lengkap penerima manfaat PKH yang memberikan kuasa. Informasi yang wajib ada meliputi:
* Nama Lengkap (sesuai KTP)
* Nomor Induk Kependudukan (NIK) (sangat penting!)
* Alamat Lengkap (sesuai KTP dan data PKH)
* Nomor Telepon (jika ada, untuk memudahkan verifikasi)
* Status (misalnya: Penerima Manfaat PKH)

Pastikan penulisan data ini akurasi 100% sesuai dokumen identitas resmi. Kesalahan NIK saja bisa fatal dan membuat surat kuasa ditolak.

Identitas Penerima Kuasa¶

Ini adalah data diri lengkap orang yang diberikan wewenang untuk mencairkan atau mengurus PKH. Data yang dibutuhkan sama persis dengan pemberi kuasa:
* Nama Lengkap (sesuai KTP)
* Nomor Induk Kependudukan (NIK) (sangat penting!)
* Alamat Lengkap (sesuai KTP)
* Nomor Telepon (jika ada)
* Hubungan dengan Pemberi Kuasa (misalnya: Anak Kandung, Suami, Istri, Saudara Kandung). Menjelaskan hubungan ini kadang bisa memperkuat surat kuasa di mata petugas.

Sama seperti pemberi kuasa, data penerima kuasa juga harus tepat dan akurat. Penerima kuasa juga wajib membawa identitas aslinya (KTP) saat bertransaksi nanti.

Tujuan/Perihal Kuasa¶

Bagian ini menjelaskan secara spesifik untuk apa kuasa itu diberikan. Untuk PKH, tujuannya biasanya adalah “Pengambilan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)”. Penting juga untuk menyebutkan:
* Periode Bantuan (misalnya: Tahap [Nomor Tahap] Tahun [Tahun])
* Nomor Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau media transaksi lainnya yang digunakan (jika relevan dan diketahui)

Semakin spesifik tujuan kuasanya, semakin jelas ruang lingkup wewenang yang diberikan. Ini penting untuk menghindari penyalahgunaan kuasa.

Lingkup atau Batasan Kuasa¶

Meskipun tujuannya sudah jelas, kadang perlu diperjelas batasan kuasanya. Misalnya, apakah kuasa ini hanya berlaku untuk satu kali pencairan atau beberapa kali? Meskipun umumnya surat kuasa PKH dibuat untuk satu kali pencairan pada periode tertentu, menyebutkannya bisa menambah kejelasan. Contoh: “Kuasa ini berlaku hanya untuk pengambilan dana PKH Tahap [Nomor Tahap] Tahun [Tahun] pada periode pencairan [Bulan/Tanggal].”

Penegasan dan Pernyataan¶

Biasanya ada kalimat penegasan di akhir sebelum penutup, yang menyatakan bahwa segala tindakan penerima kuasa terkait urusan tersebut adalah sah dan mengikat pemberi kuasa. Ini penting secara hukum untuk memperjelas konsekuensi dari pemberian kuasa.

Tempat dan Tanggal Pembuatan¶

Menunjukkan di mana dan kapan surat kuasa itu dibuat. Ini penting untuk menentukan keabsahan surat secara kronologis.

Tanda Tangan Para Pihak¶

Yang tak kalah penting adalah tanda tangan. Surat kuasa wajib ditandatangani oleh:
* Pemberi Kuasa
* Penerima Kuasa
* Saksi-saksi (jika ada/disyaratkan, biasanya 2 orang)

Pastikan tanda tangan asli, bukan fotokopi.

Meterai¶

Untuk dokumen yang punya kekuatan hukum dan digunakan untuk transaksi keuangan, penempelan meterai (sesuai nominal yang berlaku saat ini, Rp 10.000) sangat dianjurkan atau bahkan wajib. Meterai ditempel di bagian tanda tangan pemberi kuasa dan ditandatangani (atau diberi paraf) juga di atas meterai tersebut oleh pemberi kuasa (disebut zegelen). Keberadaan meterai menambah kekuatan hukum surat kuasa tersebut.

Pengesahan dari Pihak Ketiga (Opsional tapi Disarankan)¶

Untuk memperkuat keabsahan, kadang surat kuasa ini perlu disahkan atau diketahui oleh pihak ketiga yang berwenang. Pihak ini bisa:
* Ketua RT/RW
* Kepala Dusun
* Lurah/Kepala Desa
* Petugas pendamping PKH setempat (ini sangat direkomendasikan!)

Pengesahan ini biasanya berupa tanda tangan dan stempel resmi dari pihak tersebut. Ini sangat membantu petugas di tempat pencairan untuk meyakini keaslian surat kuasa dan kondisi pemberi kuasa.

Langkah-Langkah Membuat Surat Kuasa PKH¶

Membuat surat kuasa PKH itu tidak rumit kok. Ikuti langkah-langkah sederhana ini:

Siapkan Data Lengkap: Kumpulkan KTP asli atau fotokopi dari Pemberi Kuasa (penerima PKH) dan Penerima Kuasa. Catat data-data penting: Nama Lengkap, NIK, Alamat. Pastikan NIK-nya tidak salah ketik!
Tentukan Tujuan Spesifik: Jelasin mau ngasih kuasa buat ngapain. Khusus untuk PKH, sebutin pengambilan dana PKH untuk tahap berapa dan tahun berapa. Kalau tahu nomor KKS atau media transaksi, bisa juga dicantumkan.
Buat Draf Surat: Tulis surat kuasa dengan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami. Gunakan format formal layaknya surat resmi, tapi isinya lugas. Bisa ketik komputer atau tulis tangan (kalau tulis tangan, pastikan rapi dan mudah dibaca).
Cantumkan Semua Unsur Penting: Pastikan semua bagian yang kita bahas tadi (identitas lengkap kedua pihak, tujuan, tanggal, dll) sudah masuk dalam draf.
Cetak dan Tanda Tangan: Cetak surat (kalau diketik). Kemudian, Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa membubuhkan tanda tangan asli.
Tempel Meterai dan Paraf: Tempel meterai Rp 10.000 di tempat yang disediakan (biasanya di dekat tanda tangan Pemberi Kuasa). Pemberi Kuasa kemudian membubuhkan paraf (tanda tangan singkat) di atas meterai dan sebagian di kertas, menutupi meterai.
Cari Saksi (Jika Perlu): Kalau disyaratkan atau kalau mau lebih kuat, minta dua orang saksi untuk ikut menandatangani. Saksi ini biasanya tetangga, anggota keluarga lain, atau perangkat RT/RW.
Legalisasi (Opsional/Rekomendasi): Bawa surat kuasa ini ke pendamping PKH atau aparat desa/kelurahan (RT/RW atau Kepala Desa/Lurah) untuk diketahui/disahkan. Ini sangat menambah kekuatan surat kuasa.
Siapkan Dokumen Pendukung: Penerima kuasa harus membawa surat kuasa asli yang sudah lengkap, KTP asli Penerima Kuasa, KTP asli Pemberi Kuasa (atau fotokopi yang dilegalisir jika asli tidak memungkinkan dibawa), dan Kartu KKS asli milik Pemberi Kuasa saat akan mencairkan dana.

Contoh Template Surat Kuasa Pengambilan Dana PKH¶

Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu contoh format surat kuasanya. Contoh ini bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan dan data diri masing-masing ya. Ini contoh umum untuk pengambilan dana PKH.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pemberi Kuasa:
* Nama Lengkap: [Nama Lengkap Penerima Manfaat PKH]
* NIK: [Nomor Induk Kependudukan Penerima Manfaat PKH]
* Alamat Lengkap: [Alamat Lengkap Penerima Manfaat PKH sesuai KTP/data PKH]
* Nomor Telepon (Opsional): [Nomor Telepon Penerima Manfaat]
* Status: Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

Penerima Kuasa:
* Nama Lengkap: [Nama Lengkap Orang yang Diberi Kuasa]
* NIK: [Nomor Induk Kependudukan Orang yang Diberi Kuasa]
* Alamat Lengkap: [Alamat Lengkap Orang yang Diberi Kuasa sesuai KTP]
* Nomor Telepon (Opsional): [Nomor Telepon Orang yang Diberi Kuasa]
* Hubungan dengan Pemberi Kuasa: [Contoh: Anak Kandung / Suami / Istri / Saudara Kandung]

Untuk mewakili saya selaku Pemberi Kuasa dalam hal:

Keperluan/Tujuan Kuasa:
* Melakukan pengambilan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) saya untuk Tahap [Nomor Tahap, contoh: Tahap 3] Tahun [Tahun, contoh: 2023].
* Mengurus segala administrasi terkait pencairan dana bantuan sosial PKH tersebut di tempat pembayaran yang ditunjuk (seperti Agen BRILink, Kantor Pos, atau tempat lainnya).
* Menerima dana bantuan PKH dan menyampaikannya kepada saya selaku penerima manfaat yang sah.

Surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh Penerima Kuasa dalam menjalankan kuasa ini menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya selaku Pemberi Kuasa.

Dibuat di: [Nama Kota/Desa Tempat Surat Dibuat]
Pada Tanggal: [Tanggal Pembuatan Surat Kuasa]


Pemberi Kuasa	Penerima Kuasa
[Tempel Meterai Rp 10.000
& Bubuhkan Tanda Tangan
Di Atas Meterai]	[Tanda Tangan Penerima Kuasa]

( [Nama Lengkap Pemberi Kuasa] )	( [Nama Lengkap Penerima Kuasa] )

Mengetahui / Saksi-saksi (Opsional / Jika Disyaratkan):

[Nama Lengkap Saksi 1] (.......................)
[Nama Lengkap Saksi 2] (.......................)

Diketahui oleh:

[Jabatan, contoh: Ketua RT 00x / Kepala Dusun / Pendamping PKH]

(.......................)
[Nama Lengkap Pejabat]
[Stempel Resmi]

Penjelasan Tambahan untuk Template:

Bagian yang diapit tanda kurung siku [ ] adalah bagian yang harus kamu isi sesuai data diri.
Pastikan nama, NIK, dan alamat benar-benar sesuai KTP.
Sebutkan dengan jelas tahap dan tahun PKH yang akan dicairkan.
Penempelan meterai dan pembubuhan tanda tangan di atasnya sangat penting. Meterai ditempel dulu, baru ditandatangani oleh Pemberi Kuasa sebagian di meterai, sebagian di kertas.
Bagian saksi dan pengesahan oleh pejabat bisa dihilangkan jika tidak disyaratkan oleh pihak penyalur, namun sangat direkomendasikan untuk memperkuat.

Contoh Template Surat Kuasa Pengurusan Administrasi PKH¶

Kadang, surat kuasa tidak hanya dibutuhkan untuk pengambilan dana, tapi juga untuk mengurus hal-hal administratif terkait PKH, misalnya verifikasi data, melengkapi dokumen, atau mengklarifikasi status kepesertaan. Berikut contoh sederhananya:

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pemberi Kuasa:
* Nama Lengkap: [Nama Lengkap Penerima Manfaat PKH]
* NIK: [Nomor Induk Kependudukan Penerima Manfaat PKH]
* Alamat Lengkap: [Alamat Lengkap Penerima Manfaat PKH]
* Nomor Telepon (Opsional): [Nomor Telepon Pemberi Kuasa]
* Status: Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

Penerima Kuasa:
* Nama Lengkap: [Nama Lengkap Orang yang Diberi Kuasa]
* NIK: [Nomor Induk Kependudukan Orang yang Diberi Kuasa]
* Alamat Lengkap: [Alamat Lengkap Orang yang Diberi Kuasa]
* Nomor Telepon (Opsional): [Nomor Telepon Penerima Kuasa]
* Hubungan dengan Pemberi Kuasa: [Contoh: Anak Kandung / Suami / Istri]

Untuk mewakili saya selaku Pemberi Kuasa dalam hal:

Keperluan/Tujuan Kuasa:
* Melakukan pengurusan dan melengkapi data administrasi terkait kepesertaan saya dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Dinas Sosial, Kantor Kecamatan, atau lokasi terkait lainnya.
* Melakukan verifikasi data atau klarifikasi status kepesertaan PKH saya.
* Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pengurusan administrasi tersebut, sepanjang tidak berkaitan dengan pencairan dana.

Dibuat di: [Nama Kota/Desa Tempat Surat Dibuat]
Pada Tanggal: [Tanggal Pembuatan Surat Kuasa]


Pemberi Kuasa	Penerima Kuasa
[Tempel Meterai Rp 10.000
& Bubuhkan Tanda Tangan
Di Atas Meterai]	[Tanda Tangan Penerima Kuasa]

( [Nama Lengkap Pemberi Kuasa] )	( [Nama Lengkap Penerima Kuasa] )

Mengetahui / Saksi-saksi (Opsional / Jika Disyaratkan):

[Nama Lengkap Saksi 1] (.......................)
[Nama Lengkap Saksi 2] (.......................)

Diketahui oleh:

[Jabatan, contoh: Pendamping PKH / Kepala Desa]

(.......................)
[Nama Lengkap Pejabat]
[Stempel Resmi]

Catatan: Surat kuasa untuk administrasi biasanya lebih jarang dibutuhkan dibandingkan untuk pencairan dana. Fokus utama kita memang di surat kuasa untuk pencairan dana ya.

Aspek Legalitas dan Validitas Surat Kuasa¶

Agar surat kuasa PKH kamu benar-benar sah dan diterima, ada beberapa aspek legalitas dan validitas yang perlu diperhatikan:

Keaslian Dokumen: Surat kuasa yang diserahkan harus asli, bukan fotokopi. Fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa biasanya boleh, tapi asli KTP penerima kuasa dan asli KKS (atau dokumen transaksi lainnya) seringkali wajib dibawa.
Meterai: Seperti yang sudah disebut, meterai Rp 10.000 (nominal saat ini) hukumnya penting untuk dokumen semacam ini. Menempel meterai dan menandatanganinya (zegel) memberi kekuatan hukum.
Tanda Tangan Asli: Kedua belah pihak (pemberi dan penerima kuasa) harus membubuhkan tanda tangan asli.
Pengesahan Pihak Berwenang: Meskipun tidak selalu mutlak di semua tempat penyaluran, surat kuasa yang diketahui dan distempel oleh Kepala Desa/Lurah atau Pendamping PKH setempat seringkali lebih mudah diterima dan mengurangi keraguan petugas. Ini menunjukkan bahwa pihak berwenang setempat mengetahui kondisi penerima manfaat dan membenarkan pemberian kuasa tersebut.
Identitas yang Jelas: Kelengkapan dan keakuratan identitas (Nama, NIK, Alamat) adalah kunci. NIK yang salah bisa membuat proses verifikasi gagal.
Kondisi Pemberi Kuasa: Saat surat kuasa dibuat, idealnya Pemberi Kuasa masih dalam kondisi sadar dan sehat mental untuk memahami konsekuensi pemberian kuasa. Meskipun tujuan surat kuasa ini untuk membantu yang berhalangan, kondisi saat penandatanganan perlu diperhatikan.

Pihak penyalur (bank/pos/agen) berhak menolak surat kuasa jika diragukan keabsahannya, misalnya ada data yang tidak sesuai, tanda tangan berbeda jauh, atau tidak ada pengesahan jika itu merupakan standar operasional prosedur (SOP) di lokasi tersebut. Makanya, konsultasi dengan pendamping PKH atau petugas di lokasi pencairan sebelum membuat surat kuasa bisa sangat membantu untuk mengetahui persyaratan spesifik.

Kesalahan Umum yang Bikin Surat Kuasa PKH Ditolak¶

Ada beberapa jebakan yang sering terjadi saat membuat surat kuasa PKH. Hindari kesalahan-kesalahan ini biar surat kamu lancar:

Data Identitas Tidak Akurat: Salah ketik NIK, nama tidak sesuai KTP, atau alamat berbeda. Ini adalah penyebab paling sering penolakan.
Tidak Ada Meterai atau Salah Penempelan: Surat dianggap tidak punya kekuatan hukum yang cukup. Lupa paraf di atas meterai juga kadang jadi masalah.
Tujuan Kuasa Tidak Spesifik: Hanya menulis “mengurus PKH”. Petugas bingung, ngurus apa? Harus jelas: “mengambil dana PKH Tahap X Tahun Y”.
Pemberi Kuasa Tidak Menandatangani: Jelas ini batal demi hukum.
Penerima Kuasa Tidak Menandatangani: Penerima kuasa menyatakan setuju menerima wewenang dengan tanda tangannya.
Tidak Ada Dokumen Pendukung yang Dibawa: Penerima kuasa cuma bawa surat kuasa, tapi KTP asli dirinya, KKS, atau KTP asli/fotokopi legalisir pemberi kuasa tidak ada. Ini pasti ditolak.
Pengesahan Tidak Lengkap (jika disyaratkan): Misalnya butuh tanda tangan kepala desa dan stempel, tapi cuma ada tanda tangan tanpa stempel.
Tulisan Tangan Tidak Jelas: Kalau surat kuasa ditulis tangan, pastikan rapi dan terbaca jelas oleh petugas.

Mengecek kembali semua data dan kelengkapan sebelum pergi ke lokasi pencairan itu penting banget ya.

Tips untuk Penerima Manfaat dan Penerima Kuasa¶

Biar proses pencairan dana PKH pakai surat kuasa berjalan mulus, perhatikan tips berikut:

Untuk Penerima Manfaat (Pemberi Kuasa):
- Pilih orang yang benar-benar kamu percaya sepenuhnya untuk jadi penerima kuasa, utamanya anggota keluarga inti.
- Pastikan kamu memberikan KKS asli dan dokumen identitas (KTP asli atau fotokopi legalisir) ke penerima kuasa.
- Berikan informasi yang jelas tentang jumlah bantuan (jika tahu), lokasi pencairan, dan waktu yang tepat.
- Sampaikan kepada penerima kuasa untuk segera menyerahkan dana bantuan setelah dicairkan.
- Kalau memungkinkan, libatkan pendamping PKHmu dalam proses pembuatan surat kuasa dan pemberian informasi ke penerima kuasa.
Untuk Penerima Kuasa:
- Pastikan surat kuasa yang kamu bawa asli dan lengkap semua unsur pentingnya (termasuk meterai bertanda tangan).
- Bawa KTP asli kamu sendiri.
- Bawa KTP asli Penerima Manfaat (Pemberi Kuasa) atau fotokopi yang dilegalisir (tanyakan ke petugas penyalur apakah fotokopi cukup).
- Bawa Kartu KKS asli milik Penerima Manfaat.
- Pahami betul tujuan kamu diberi kuasa dan batasannya.
- Bertransaksi dengan jujur dan segera serahkan dana bantuan yang dicairkan kepada penerima manfaat.
- Jika ada keraguan atau pertanyaan dari petugas, jawab dengan tenang dan tunjukkan semua dokumen yang diminta.

Dengan persiapan matang dan kejujuran, proses ini pasti akan berjalan lancar dan bantuan PKH bisa segera dimanfaatkan oleh keluarga yang membutuhkan.

Fakta Menarik tentang PKH¶

Sedikit info tambahan nih tentang Program Keluarga Harapan biar makin paham konteksnya:

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga prasejahtera.
Syarat bersyarat artinya penerima manfaat harus memenuhi kondisi tertentu (misalnya, menyekolahkan anak, memeriksa kesehatan ibu hamil/balita) untuk tetap menerima bantuan.
Komponen bantuan PKH meliputi ibu hamil/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun), anak sekolah (SD, SMP, SMA), penyandang disabilitas berat, dan lanjut usia 70+. Besaran bantuan berbeda-beda per komponen.
Pencairan dana PKH dilakukan secara berkala (biasanya per tiga bulan atau per bulan tergantung kebijakan) melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) atau Kantor Pos.
Pendamping PKH punya peran penting mendampingi KPM, termasuk membantu dalam urusan administrasi atau masalah seperti yang membutuhkan surat kuasa ini.

Mengetahui sedikit fakta tentang PKH ini bisa membantu memahami pentingnya kelancaran dalam proses pengambilan dananya, termasuk peran vital surat kuasa.

Alternatif Jika Surat Kuasa Sulit Dibuat¶

Bagaimana jika kondisi penerima manfaat sangat tidak memungkinkan untuk menandatangani surat kuasa, misalnya dalam kondisi kritis? Dalam kasus yang sangat jarang dan darurat seperti itu, mungkin ada prosedur khusus yang bisa ditempuh, meskipun ini sangat bergantung pada kebijakan lokal dan petugas PKH atau Dinas Sosial setempat.

Kemungkinan alternatifnya bisa berupa:
* Verifikasi langsung oleh petugas PKH atau Dinas Sosial di lokasi penerima manfaat (misalnya rumah sakit atau rumah).
* Pengambilan bantuan oleh ahli waris dengan dokumen pendukung lain (ini biasanya jika penerima manfaat meninggal dunia setelah dana cair tapi belum diambil).

Namun, perlu ditekankan bahwa surat kuasa tetap merupakan cara yang paling umum, diakui, dan direkomendasikan untuk kondisi berhalangan hadir sementara. Alternatif biasanya hanya untuk kasus yang sangat ekstrem dan spesifik. Jadi, upayakan membuat surat kuasa jika memang kondisi memungkinkan.

Penutup¶

Surat kuasa PKH adalah alat yang sangat membantu agar hak para penerima manfaat tidak hilang hanya karena kendala fisik atau jarak. Membuatnya dengan benar dan teliti, serta memastikan semua dokumen pendukung lengkap, akan melancarkan proses pencairan dana bantuan sosial yang sangat dibutuhkan oleh keluarga prasejahtera. Ingat, kejujuran dan kepercayaan adalah modal utama dalam penggunaan surat kuasa ini.

Punya pengalaman atau pertanyaan seputar surat kuasa PKH? Jangan ragu tinggalkan komentar di bawah ya! Siapa tahu pengalamanmu bisa membantu pembaca lain.

Tutorial Surat